Kerjasama penandatangan PKS antara Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah dr. Silwanus Sumule dan sejumlah direktur rumah sakit di Jayapura.(Foto: Ist)
JAKARTA, Pewartasatu.com — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah kembali memberikan pelayanan kesehatan gratis.
Melalui Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bekerjasama dengan 5 rumah sakit di Kota Jayapura dan Kabupaten Jayapura pelayanan kesehatan gratis ini dapat terlaksana bagi warga Orang Asli Papua (OAP).
Kepala Dinas Kesehatan Papua Tengah dr. Silwanus Sumule , mengatakan, pelayanan kesehatan ini diperuntukan untuk warga umum dan dikhususkan para mahasiswa, serta pelajar yang tengah menjalani studi di seputaran Wilayah Tabi.
Kelima rumah sakit itu tersebut adalah RSUD Abepura, RS Jiwa Daerah Abepura, RSUD Yowari, RS Dian Harapan, dan RS Marthen Indey.
Ke lima Pimpinan dan perwakilan rumah sakit ini resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah dr. Dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K), Sabtu, 12 Agustus 2023 di café Rumah Laut, Jayapura.
“Kerja sama ini merupakan bagian dari pelaksanaan Kartu Otsus Sehat (KO SEHAT). Nama ini kami ambil karena sumber pembiayaannya dari Dana Otsus, dan yang kedua adalah diperuntukkan bagi Orang Asli Papua yang ber-KTP Papua Tengah. Di Jayapura dan Sentani kan banyak mahasiswa dan pelajar”.
” Memiliki KTP Papua Tengah, bisa dilayani gratis. Pronsipnya, apa yang tidak dicover oleh BPJS, itulah yang akan akan dicover oleh rumah sakit, lau mereka klaim dan kami bayar,” tegasnya.
Makanya saya beri istilah BPJS plus-plus,” kata dr. Silwanus Sumule kepada wartawan.
Menurut dr. Silwanus, ada sejumlah alasan pihaknya membangun kerjasama dengan beberapa rumah sakit di Jayapura dan Sentani. Pertama, seluruh warga ber-KTP Provinsi Papua Tengah sebanyak 1,3 juta sudah dijamin dengan Kartu JKN/KIS yang diselenggarakan BPJS. Hanya saja, ada sejumlah item pembiayaan yang tidak dicover oleh BPJS. Agar warga Orang Asli Papua yang tak mampu terbantu, maka dibuatlah kerjasama ini.
Kelima rumah sakit ini diarahkan untuk pelayanan tingkat dasar, sedangkan pasien berat akan dirujuk ke RSUD Jayapura yang sudah juga bekerjasama dengan Pemprov Papua Tengah.
“Pertimbangan lain, kami menyadari bahwa kemampuan pelayanan kesehatan kami di Provinsi Papua Tengah masih sangat kurang, tenaga dan fasilitas kami terbatas. Contoh untuk pasien kejiwaan, kami benar-benar tergantung pada RS Jiwa Abepura. Hal lain, dari sisi tata kelola rumah sakit, kami juga harus masih banyak belajar dari rumah sakit lain di Jayapura, seperti RS Dian Harapan, RS Marthen Indey, RS Yowari yang sudah akreditasi paripurna,” tutur dr. Siap abis.
Dijelaskannya, faktor lain adalah adanya trend atau kecenderungan dari masyarakat di Papua Tengah untuk berobat hanya pada rumah sakit tertentu. Misalnya sebagian suka berobat di RS Dian Harapan. Atau banyak juga RSUD Yowari, terutama masyarakat dari Puncak atau Puncak Jaya karena dekat dengan Bandara Sentani.
Direktur RS Dian Harapan dr. Ance Melinda Situmorang.bersama Kadinkes Papua Tengah dr. Silwanus Sumule menunjukkan dokumen PKS.
Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah dr. Dr. Silwanus Sumule, Sp.OG(K) (tengah), didampingi lima direktur/perwakilan rumah sakit saat menunjukkan dokumen usai acara penandatangan PKS, Sabtu, 12 Agustus 2023 di café Rumah Laut, Jayapura.(Foto: Ist)
“Nah karena itu kerja sama ini merupakan langkah menolong mereka agar tidak perlu lagi membayar biayanya. BPJS dan Pemerintah Provinsi Papua Tengah yang tanggung,” urai Silwanus.
Selain itu, mantan Plt. Sekretaris Daerah Pegunungan Bintang ini menjelaskan, dalam kasus-kasus pasien tertentu akibat konflik bersenjata atau kasus kerusuhan, BPJS tidak tidak menjamin pembiayaan apapun. Para pasien umumnya dirujuk ke RS Marthen Indey dan RS Bhayangkara.
“Itulah alasan kami juga menggandeng RS Marthen Indey dan RS Bhayangkara. Harusnya RS Bhayangkara dan RS Provita juga ada tapi hari ini tidak hadir. Intinya, kita ingin saling membantu, keselamatan pasien adalah hukum yang tertinggi. Kami berharap, 3 bulan ke depan kita akan evaluasi. Masih ada yang kurang, akan kita perbaiki. Ada tim kami di Jayapura yang siap membantu, mereka sudah dapat satu ruangan di RSUD Jayapura untuk berkantor sementara,” bilangnya.
Ditegaskannya, seluruh dinas kesehatan dan rumah sakit harusnya tetap saling kompak dan bekerja sama membangun kesehatan di Papua. Sekalipun secara administratif, Papua sudah terpecah ke dalam enam provinsi.
“Satu tapi enam, enam tapi satu. Karena karakteristik masyarakat di seluruh Tanah Papua kan tidak beda-beda jauh. Jadi kalau kita lihat epidemologinya, pola penyakitnya sama. Jadi tidak boleh ada sekatlah, antarpemerintah, dan rumah sakit, kita harus saling kerja sama,” tegasnya.
Apresiasi Para Direktur RS
Direktur RS Jiwa Daerah Abepura dr. Guy Yama Emma Come, MPH mengatakan kerja sama ini merupakan sebuah langkah maju yang patut diapresiasi. Ia mengaku selama ini, pelayanan pasien Orang Dengan Ganggguan Jiwa (ODG) di RS Jiwa Abepura menggunakan jaminan BPJS. Namun ada banyak item pembiayaan yang tidak ditanggung BPJS. Oleh karena itu, ke depan pihaknya akan siap melayani dengan mengcover seluruh pembiayaan pasien ODGJ asal Papua Tengah karena telah dijamin melalui kerja sama ini.
Direktur RS Jiwa Daerah Abepura dr. Guy Yama Emma Come, MPH bersama Kadinkes Papua Tengah dr. Silwanus Sumule menunjukkan dokumen PKS.
“Persoalan lain adalah kami punya banyak pasien tanpa NIK. Kebetulan Pak Kadis juga urus Dukcapil, saya yakin kita bisa selesaikan persoalan seperti ini jika ke depan ada pasien dari Papua Tengah tanpa NIK. Malah harapan kami, Pemprov Papua Tengah bisa mendorong dibangunnya Balai Rehabilitasi yang representative bagi pasien ODGJ di Nabire. Sehingga kita tidak perlu rujuk pasien ke luar Papua tapi ke Nabire,” dr Emma.
Direktur RSUD Yowari dr. Petronela M. Risamasu, M.Ked.Trop menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Papua Tengah melalui Dinas Kesehatan untuk membangun kerja sama pelayanan pasien ini. Sebab dengan kerja sama ini, pihaknya pun bisa terbantu dari sisi anggaran ketika melayani pasien ber-KTP Provinsi Papua di rumah sakit milik Pemda Kabupaten Jayapura itu.
“Memang sepanjang tahun 2022, dari 79 ribu kunjungan, ada sekittar 1 persen dari Provinsi Papua Tengah. Oleh karena itu, dengan adanya penandatanagan kerja sama ini, sudah jelas bahwa yang ber-KTP Papua Tengah akan kami layani karena sudah dijamin pemerintahnya. Dan bagi yang tidak punya KTP atau NIK, tadi juga sudah jelas Kepala Dinas Kesehatan sudah sampaikan mereka juga ada tim yang berkantor di Jayapura yang siap membantu. Selain itu, juga ada item pembiayaan di luar yang ditanggung BPJS akan kita layani,” kata dr. Petronela.
Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Abepura, dr. Veronika Pikey menilai, kerjasama ini sangat membantu rumah sakitnya dalam melayani pasien dari Provinsi Papua Tengah, terutama mahasiswa dan pelajar yang sedang studi di sini. “Kartu Papua Sehat kan sudah tidak ada, jadi dengan kerjasama ini sangat membantu kami dan juga pasien dalam pelayanan ke depan,” tegasnya.
Perwakilan RS Marthen Indey dr. Muad Marzuki, Sp.PD,M.MRS menyampaikan terima kasih kepada Pemprov Papua Tengah yang mau bekerja sama dengan pihaknya dalam hal penanganan pasien. “Rumah sakit kami tidak hanya melayani pasien dan keluarga besar prajurit Kodam tetapi juga welcome dengan semua pasien, terutama Orang Asli Papua,” tuturnya.
Hal senada disampaikan Direktur RS Dian Harapan dr. Ance Melinda Situmorang. “Sebagai rumah sakit swasta, kami sangat berterima kasih kepada Pemprov Papua Tengah. Sebab dengan kerjasama ini bisa menolong rumah sakit karena sudah dijamin dengan sumber pembiayaan yang jelas. Kami akan siap melayani gratis pasien ber-KTP Provinsi Papua Tengah,” kata dr. Ance. (**)
