JAKARTA, PEWARTASATU.COM — Kebijakan penerapanPembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Ketat oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpeluang menimbulkan gesekan antara pemerintah daerah dan pusat.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane dalam siaran persnya, senin (14/9), menyebutkan pandangan politik yang berbeda antara Anies Baswedan dan Presiden Jokowi tidak menutup kemungkiinan dimanfaat oleh pihak-pihak tertentu.
Munculnya polemik terhadap keputusan PSBB yang dikeluarkan Gubernur Jakarta Anies Baswedan berpotensi diadu domba oleh pihak tertentu untuk membuat kekacauan di tengah makin merebaknya wabah pandemi Covid 19 ini.
Menurutnya Neta, tujuan pihak-piihak yang hendak mengadu domba ini sangat jelas, yakni hendak menggulingkan pemerintahan Jokowi dipicu merosotnya perekonomian nasional dan sulitnya +lapangan kerja karena PHK di tengah pandemi Covid 19 yang tidak berkesudahan.
“Ancaman gangguan sosial menganga di depan mata, di tengah kebingungan pemerintah mengatasi pandemi Covid 19.”
Oleh sebab itu TNI dan Polri sebagai garda terdepan dalam melakukan operasi yustisi PSBB tahap kedua di Jakarta agar senantiasa bersikap arif mengingat tujuan operasi yustisi itu adalah agar masyarakat disiplin dan penyebaran wabah Covid 19 bisa dicegah.
Aparat TNI dan Polri di lapangan harus cermat melihat perkembangan psikologis masyarakat yang sudah berbulan bulan terlilit situasi pandemi Covid 19. Meskipun dalam mengamankan PSBB aparatur TNI Polri harus bersikap tegas.
Indonesia Police Wacht mengingatkan TBNI dan Polri harus dalam koridor kebangsaan agar tidak muncul benturan dgn masyarakat dimana masyarakat saat ini dalam kondisi tensi tinggi akibat berbagai kesulitan yg melilitnya.
“Potensi benturan di new PSBB Jakarta ini harus dihindari agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menginginkan kekacauan untuk menggulingkan presiden Jokowi.” (Opa)
