Anis Byarwati (foto : Ist)
Jakarta, pewartasatu.com – Tolak ukur kemandirian sebuah daerah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Walaupun DKI bukan desa, namun indikator kemandirian desa dapat dipakai sebagai ukuran, ucap anggota DPR RI dari Fraksi PKS Anis Byarwati dalam seminar” Optimalisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Membangun Jakarta Timur Yang Mandiri dan Sejahtera”Sabtu (29/1/2022),
Acara yang diselenggarakan secara hybrid ini dibuka oleh Walikota Jakarta Timur, M. Anwar, dan diikuti oleh masyarakat se-Jakarta Timur diantaranya Camat, Lurah, RT, RW, LMK, FKDM, Dasa Wisma, Karang Taruna, PKK, Jumantik yang berjumlah 1000 orang.
Turut hadir dalam acara tersebut anggota DPR RI dari Fraksi PAN, Eko Hendro Purnomo, anggota DPD RI Sylviana Murni, Ketua penasehat dewan kota DKI Jakarta Andi Anzhar, wakil ketua DPRD DKI Jakarta, M. Taufik, anggota DPRD DKI Jakarta, H. Muhayar dan Karyatin Subiantoro.
Anis memaparkan, ada 4 aspek yang harus terpenuhi dalam pembangunan untuk menjadi Jakarta Timur yang mandiri.
Keempat aspek tersebut adalah kebutuhan dasar, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
“Dalam konteks desa, ketika ingin mandiri maka desa mandiri adalah desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintahan yang sudah sangat baik. Jadi desa mandiri itu punya beberapa indicator tersebut,” kata Anis.
Desa mandiri menurut Anis,adalah desa yang memiliki Indeks Pembangunan Desa (IPD) lebih dari 75.” Kalau Jakarta Timur ingin mandiri dan sejahtera, maka mandirinya dahulu dipenuhi.Indikator-indikator ini perlu kita penuhi,”terangnya.
Berkaitan dengan sejahtera, Ketua DPP PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini juga menjelaskan bahwa sejahtera memilki indicator sendiri.
Indicator kesejahteraan menurut Sunarti (2012) adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan social, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin. Dan memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan social yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.
“Jadi kesejahteraan ukurannya tidak hanya pada pencapaian ekonomi, tetapi lebih utuh dilihat lahir dan batin, jasmani dan rohani, diri, rumah tangga serta masyarakat. Kita melihat indicator ini harus terus diupayakan untuk Jakarta Timur,” kata Anis.
Lebih lanjut, wakil ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini memaparkan data-data terkait dengan Jakarta Timur. Pada tahun 2020, data menunjukkan populasi penduduk Jakarta Timur berjumlah 3 juta orang.
Sebanyak 70,01% dari jumlah penduduk merupakan penduduk dengan usia produktif yaitu usia 15-54 tahun.
Penduduk tidak produktif yaitu dibawah 15 tahun dan diatas 54 tahun berjumlah 29,99%.
“Angka ini menunjukkan bahwa Jakarta Timur memiliki asset sumber daya manusia yang muda, produktif dan harusnya bisa membuat pembangunan berjalan lebih cepat. Di negara-negara lain, hal seperti ini disebut bonus demografi yaitu ketika satu daerah memiliki penduduk usia produktif jauh lebih banyak dibanding usia non produktif,” jelas Anis.
Kemudian, politisi senior PKS ini melanjutkan penduduk Jakarta Timur yang berusia 10 tahun keatas dengan status kawin sebanyak 59,51%. Dengan kata lain, separuh lebih penduduk di Jakarta Timur sudah menikah.
Dari sisi status Pendidikan yang meliputi kemampuan membaca menulis dan keikutsertaan di sekolah/literasi, sebanyak 99,69% penduduk usia 15 tahun keatas sudah mampu membaca dan menulis huruf latin.
Adapun terkait angka partisipasi sekolah, 99,74% usia 7-12 tahun, 99,43% untuk usia 13-15 tahun, dan 77,04% untuk usia 16-18 tahun. Dan yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah Jakarta Timur, sebanyak 22,83% usia 7-24 tahun belum pernah mengenyam bangku sekolah.
“Ternyata di Jakarta Timur masih ada kurang dari ¼ penduduknya yang belum pernah sekolah, demikian juga dengan kepemilikan rumah dan fasilitasnya, kondisi ekonomi dan dan yang lainnya, masih membutuhkan banyak peningkatan,” katanya.
Anis menekankan pada empat basis yang harus diupayakan oleh Jakarta Timur untuk menjadi mandiri dan sejahtera. Keempat basis itu adalah basis social yaitu masyarakat dengan berbagai lapisan dan segmentasinya. Lapisan grassroot, lapisan menengah maupun lapisan atas.
Kedua, Basis operasional yaitu tokoh masyarakat, aktivis masyarakat, tokoh agama, karang taruna, PKK, Dasawisma dan lain-lain. Ketiga, Basis Konsepsi yaitu kademisi, ilmuwan, cendikiawan dan ulama dan keempat, Basis kebijakan dan keputusan yaitu legislative dan eksekutif.
“Semua elemen yang ada di Jakarta Timur harus bersatu padu. Harus bekerja sama untuk bisa memperbaiki yang belum baik dan mempertahankan serta meningkatkan untuk menjadi lebih baik,” tegas Anis.
Keempat basis ini lanjutnya, harus berkolaborasi. Jika Jakarta Kota Kolaborasi maka Jakarta Timur juga bisa menjadi kota kolaborasi. Dimana basis sosialnya, basis operasionalnya, basis konsepsinya dan basis kebijakan dan keputusannya dilakukan dengan kolaborasi untuk mewujudkan Jakarta Timur yang mandiri dan sejahtera.(Maulina)
