Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo (jatengprov.go.id)
JAKARTA, Pewartasatu.com — Untuk mengakhiri kekerasan dan gejolak di desa wadas, tokoh NU KH Imam Aziz menuntut Gubernur Jawa Tengah, membuka dialog dengan warga desa Wadas, dan meminta maaf secara langsung.
Tokoh NU itu menyampaikan sejumlah rekomendasi. Rekomendasi disampaikannya dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, di Puri Gedeh, Semarang, Jumat 11 Februari 2022.
Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowor menjelaskan tiga agenda pokok yang dibicarakan, yaitu ialah evaluasi teknis, evaluasi pendekatan, dan pemulihan kondisi warga.
Ganjar menyadari untuk bisa mengakhiri kekerasan dan gejolak di Desa Wadas, pertama, evaluasi teknis mesti segera dilakukan guna menyelesaikan persoalan yang masih ada.
Termasuk cara pendekatan agar tidak terjadi kekerasan.
Evaluasi teknis yang dilakukan, kata dia, antara lain terkait isu lingkungan, isu penambangan, melibatkan BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak) dan BPN sebagai institusi yang mengerjakan.
Kedua, cara-cara yang cenderung mengedepankan kekerasan dan represif tidak boleh lagi terjadi di Desa Wadas dan itu juga sudah disepakati oleh Polda Jawa Tengah.
Ketiga, memperbaiki kondisi psikologis warga di Wadas agar kembali guyub rukun, setelah informasi terjadinya perundungan di tengah-tengah warga yang pro dan kontra.
Untuk itu, Ganjar dalam waktu dekat juga akan kembali mengunjungi Desa Wadas guna berdialog dan membangun komunikasi yang lebih komprehensif dengan warga di sana.
“Kita akan coba ngobrol dengan warga, sehingga mereka betul-betul nyaman bisa berkomunikasi, dan saling membuka diri dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang ada,” kata dia.
Sementara itu, Komisioner Komnas HAM, Beka Ulung Hapsara yang hadir dalam pertemuan KH Amin Aziz dengan Gubernur Jateng, meminta Ganjar untuk menyiapkan alternatif solusi terkait konflik agraria di Desa Wadas.
“Solusi itu baik dari bagaimana teknik penambangan, izinnya seperti apa, informasi yang harus disampaikan ke masyarakat seperti apa, termasuk metode sosialisasi,” papar Beka.
Komnas HAM, kata dia, terus mengawasi dan siap memfasilitasi dialog antara Pemprov Jateng dengan warga Desa Wadas.
“Pak Gubernur berkomitmen untuk menjalankan itu semua dan Komnas HAM nanti juga akan terus mengawasi bagaimana pelaksanaan komitmen dari Pak Gubernur,” tegas Beka.
Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, pihaknya telah menarik sebanyak 250 personel kepolisian dari Desa Wadas.
“Satgas kita sudah ditarik. Pengukuran sudah selesai,” ujar Ahmad Luthfi, Jumat 11 Februari 2022 dikutip nu online dari Antara.
Namun, saat ini masih ada polisi yang berjaga dan ditugaskan di wilayah itu.
“Anggota kepolisian yang tersisa di Wadas saat ini berada di bawah kendali Kapolres untuk pemeliharaan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas di sana,” kata Luthfi. (bri)
