PADANG, Pewartasatu.com – Dalam rangka meningkatkan Kemitraan Forum Wartawan Ketenagakerjaan (Forwaker) dan Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan kunjungan Press Tour selama tiga hari (30/3-1/4/22) ke Sumatera Barat,
Salah satunya UPTD yang dikunjungi adalah di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Payakumbuh (Kamis, 31 Maret 3021)
Di BLK Payakumbuh, rombongan dipimpin oleh Subhan S.Sos (Koordinator Layanan Informasi Humas Internal Analisis Pendapat Umum) dan Robert Sitorus SH, wakil Ketua Forum Forwaker, menyampaikan maksud dan tujuan dan kunjungannya adalah untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang selama ini telah dipercayakan kepada BLK, dalam hal ini BLK Payakumbuh guna meningkatkan kemampuan calon pekerja.
Semua kepercayaan yang diberikan kepada BLK binaan UPTP Padang dari pemerintah telah melaksanakan semua pelatihan yang dipercayakan kepada BLK.
Namun sayangnya, sarana dan prasarana baik gedung perkantoran, gedung workshop maupun peralatan tidak lagi up to date atau hasil pengadaan antara tahun 1983-2014.
Dengan demikian BLK Payakumbuh dan BLK Padang Panjang sebagai perpanjangan tangan Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat dalam meningkatkan kemampuan atau keterampilan calon tenaga kerja belum bekerja secara maksimal.
“Oleh karena itu kami sangat mengharapkan bantuan peralatan pelatihan yang terkini dari Kementerian Ketenagakerjaan RI,” kata Kepala BLK Payakumbuh Nanang P. Syahid saat berbincang dengan wartawan di lokasi BLK Payakumbuh.
Dalam kesempatan tersebut Nanang menyerahkan kembali proposal bantuan peralatan yang bulan Juni 2021 lalu sudah disampaikan ke Bapak Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, langsung ke Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan.
Dari hasil pantauan Pewartasatu.com, di BLK Padang dan Payakumbuh, 85 persen kondisi peralatan Balai Latihan Kerja milik pemerintah daerah usang dan memprihatinkan.
Sejumlah peralatan pelatihannya nyaris tak bisa digunakan karena ketinggalan jaman. Ironisnya, perhatian dan kepedulian kepala pemerintah daerah untuk merevitalisasi peralatan itupun sangat minim, padahal BLK diyakini sebagai salah satu sarana dan ujung tombak untuk meningkatkan skill dan kompetensi pencari kerja.
Kunjungan Forwaker bersama Humas Kementerian Ketenagakerjaan ke BLK daerah salah satunya adalah untuk melihat secara langsung. Dan inilah salah satu potret BLK dengan kondisi yang saat ini sangat memprihatinkan.
Peralatan pelatihan otomotif yang dimiliki BLK tersebut sangat tidak layak karena hanya ada dua mobil usang dan sejumlah motor kaburator sebagai peralatan pelatihannya. Selain itu, kondisi peralatan pelatihan bangunan juga hampir sama dengan pelatihan otomotif.
“Kami terpaksa menutup pelatihan otomotif (mobil) karena kondisi peralatannya sudah tidak bisa digunakan. Rasanya tidak mungkin memaksakan pelatihan otomotif dengan kondisi mobil yang sudah tua, dan ini sudah berlangsung sejak beberapa tahun ini,” papar Nanang.
Dua mobil jenis mitsubishi yang digunakan untuk pelatihan otomotif itu adalah rakitan tahun 1987. Oleh karena itu, kata Nanang, dirinya akan menghapus peralatan itu dari inventaris milik negara, sekaligus mengusulkan anggaran untuk revitalisasi peralatan pelatihannya.
“Kami sudah menyurati Sekda meminta agar peralatan BLK ini direvitalisasi, namun hingga kini belum ada jawaban,” tandasnya.
Oleh karena itu, ia menggantungkan bantuan revitalisasi itu dari Kementerian Ketenagakerjaan agar keberlangsungan pelaksanaan pelatihan otomotif, bangunan, menjahit, teknologi informasi, elektronika bisa berlangsung.
Rata rata peralatan pelatihan itu, kata Nanang sudah tua dan usang karena ada yang dibuat tahun 1987.
“Dengan kondisi peralatan pelatihan seperti itu maka kami hanya bisa melakukan pelatihan tingkat pemula, di mana skill dan kompetensi peserta setelah mengikuti pelatihan belum maksimal,” katanya.
Ia mengatakan, anggaran pelatihan melalui APBD Kabupaten Payakumbuh sangat minim.
Anggaran itu katanya, hanya cukup untuk melaksanakan beberapa jenis pelatihan saja. Keberlangsungan pelatihan saat ini, katanya melanjutkan ditopang melalui APBN Kementerian Ketenagakerjaan dengan 9 paket kejuruan.
Di mana 6 di antaranya dilaksanakan pelatihan dalam institusi dan 3 melalui mobil training unit.
Pada kesempatan itu, Nanang juga berharap Kementerian Ketenagakerjaan mau menyalurkan anggarannya untuk membangun dan mengembangkan pelatihan menjahit. Pelatihan menjahit itu merupakan pelatihan favourit, namun anggaranya juga terbatas.
“Kami masih memiliki lahan kosong 1.2 Ha, dan lahan itu bisa digunakan untuk pengembangan pelatihan menjahit, terutama untuk memproduksi pakaian dalam pria dan wanita.
Kami juga ingin, produksi pakaian dalam ini menjadi karakter dan spesialis dari BLK ini,” katanya.
Pengembangan program pelatihan serta revitalisasi peralatan BLK UPTD sangat tergantung dari inovasi, kreatifitas dan responsibilitas kepala BLK menjalin mitra dengan kalangan usaha.
Ketika hal itu ditanyakan, Nanang mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menjalin hubungan dengan kalangan usaha karena Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan (FKLP) belum terbentuk. Namun pihaknya telah bekerjasama dengan perusahaan alat berat.
“BLK Padang sebagi induk pembina BLK ini belum memiliki FKLP. Itu sebabnya kami juga belum memiliki mitra dengan kalangan perusahaan,” kata Nanang.
Pemerintah hendaknya responsif terhadap sejumlah keluhan BLK yang masih memiliki peralatan BLK yang usang dan jadul. Sebab, di era yang serba maju dan modern, pihak industri menggunakan peralatan yang maju untuk memproduksi barang.
Di samping itu, kompetensi peserta pelatihan BLK yang masih menggunakan peralatan jadul tidak akan tercapai sehingga menyulitkannya terserap untuk bekerja.(Maulina)
