JAKARTA, Pewartasatu.com – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Keluarga Besar Putra-Putri Polri (KBPP Polri), resmi ditutup, Minggu (22/5/2022) oleh Kakorbinmas Irjen Pol Suwondo Nainggolan di The Tribrata Darmawangsa Jakarta.
Rakernas berlangsung sejak Jumat (20/5/2022) menghasilkan program kerja, sosialisasi peraturan organisasi (PO).
Selain itu, memperkenalkan aplikasi Kartu Tanda Anggota (KTA) dan Database yang dinilai menjadi solusi bagi persoalan tata kelola keanggotaan KBPP Polri yang diluncurkan resmi oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono pada saat pembukaan Rakernas.
Pada hari terakhir, KBPP Polri juga membacakan Rekomendasi yang berjudul “Membangun Organisasi Integritas SDM yang Solid, Modern, Mandiri, dan Berwibawa di Era Globalisasi”.
Yang diantaranya menyoroti dalam tekanan globalisasi nilai yang tidak boleh berubah adalah Pancasila dan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aktivitas kehidupan agar jati diri bangsa dapat terjaga secara berkelanjutan.
Kemudian dalam globalisasi ini ternyata menimbulkan jumlah kemiskinan di dunia hampir 1 miliar.
Sehingga KBPP Polri berpendapat untuk mengatasinya perlu upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia , yang sekaligus mampu memancarkan jati diri bangsa merupakan sebuah keniscayaan.
Dibutuhkan pula ketahanan ideologi Pancasila, ketahanan pangan, energi, air, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemampuan menjaga eksistensi NKRI dan jatidiri bangsa.
Disisi lain, KBPP Polri membangun platform digital dan terintegrasi dengan Binmas Online System (BOS) dan program kerja KBPP Polri.
“Kami bersyukur semua agenda pertemuan KBPP Polri ini berjalan dengan baik. Kini kita punya program kerja yang siap kita jalankan di seluruh Indonesia dengan bersinergi dengan Polri.”
“Saya berterima kasih atas semangat yang tinggi teman-teman pengurus pusat dan pengurus daerah. Ini adalah momentum kebangkitan kita menjadi organisasi yang solid, modern, mandiri dan berwibawa,” ucap Ketua Umum KBPP Polri Dr Evita Nursanty, MSc.
Di sela-sela Rakernas ini juga KBPP Polri berhasil melakukan Munaslub untuk perubahan dan penyempurnaan AD/ ART yang berjalan dengan baik, dan mendapatkan persetujuan dari 34 PD yang hadir.
Diadakannya Munaslub pada 20 Mei 2022 malam, menurut Evita, karena adanya kesadaran bersama perlunya penyempurnaan AD/ART sesuai dengan tuntutan kekinian bagi organisasi KBPP Polri.
“Kebetulan semua pengurus daerah berkumpul di Jakarta, dan kita semua bersatu hati untuk mengadakan munaslub yang khusus membahas soal penyempurnaan AD/ART ini,” sambungnya.
KBPP Polri memiliki 119 program pusat yang akan disinergikan dengan seluruh pengurus di daerah-daerah lainnya. Sementara terkait aplikasi KTA dan database, selama ini KBPP Polri belum memiliki database sehingga menyulitkan untuk mengetahui secara tepat data keanggotaan.
“Dengan aplikasi KTA digital kedepan diharapkan kita punya database yang lebih akurat mengenai anggota daripada KBPP Polri,” kata Evita lagi.
Aplikasi KBPP Polri Mobile merupakan cara mudah untuk mengakses anggota karena di dalamnya terdapat KTA, dan mendapatkan informasi anggota yang terverifikasi. Melalui teknologi ini mengenal anggota menjadi lebih mudah, serta berinteraksi aman dan terpercaya.
Begitu juga dilengkapi database report, sehingga laporan kegiatan dan informasi setiap PD diinput masing-masing PD dengan mudah dan dapat ditanggapi seluruh anggota.
Di dalamnya juga terdapat alamat, pekerjaan, minat, bidang bisnis, relasi hubungan keluarga Polri, dokumen penunjang validasi bahkan data pendidikan anak. Aplikasi ini dilengkapi Scan QR untuk verifikasi dan validasi anggota.
Sementara itu Kakorbinmas Irjen Pol Suwondo Nainggolan menjelaskan fungsi Binmas dalam urusan preemtif yaitu merubah tata kehidupan, dan KBPP Polri merupakan bagian di dalamnya yang mendukung program preemtif itu melalui pembinaan, penyuluhan dan koordinasi.
Dia pun berharap pengurus membuat KBPP Polri semakin bersinar di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara.
Terkait dengan rekomendasi KBPP Polri, Suwondo menyoroti pentingnya mendukung program penciptaan lapangan kerja yang sedang digalakkan oleh pemerintah.
“Masyarakat membutuhkan puluhan ribu lapangan pekerjaan, dan karena itu kita membutuhkan investasi, dan mendukung terciptanya iklim investasi yang baik di negara kita,” kata Suwondo. (**)
