JAKARTA, Pewartasatu.com – Juru Bicara DPP PKB Mikhael Sinaga meminta Partai Golkar agar tidak memaksakan Ketua Umumnya Airlangga Hartarto sebagai bakal calon presiden (bacapres) di wacana koalisi besar.
Menurut Mikhael, pihaknya menyambut baik rencana membangun koalisi besar. Namun semua pihak harus mempertimbangkan juga koalisi yang sudh solid terbangun seperti PKB dan Gerindra.
“Semua pihak harus saling mempertimbangkan terutama terhadap koalisi yang sudah terbentuk seperti Gerindra-PKB,” kata Mikhael kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (08/4/2023).
Sebab kata dia, di Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) sudah membuat perjanjian terkait penentuan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). “Capres dan cawapres, sesuai perjanjian kedua partai akan kami tentukan bersama dan hal itu sudah tak bisa diganggu lagi,” tegas Mikhael.
Karenanya, ia meminta semua parpol agar tak memaksakan nama capres di wacana koalisi besar. “Bagi yang ingin bergabung, kok belum resmi saja sudah memaksakan nama capres, enggak sesuai dengan cara dan nilai yang ada di Koalisi KIR,” tukasnya.
Mikhael pun mencotohkan koalisi Gerindra-PKB langgeng lantaran semuanya berbasis musyawarah. “Di Koalisi kami semuanya berbasis musyawarah sehingga bisa langgeng dan pasti pergerakannya,” tutur Mikhael.
Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Dave Laksono menyatakan bahwa pihaknya tetap ngotot untuk mengajukan Airlangga Hartarto menjadi capres jika nantinya koalisi besar terbentuk di Pilpres 2024. “Itu (Airlangga capres) pasti akan jadi tawaran kita,” ujar Dave, Jumat (7/4/2023).
Namun demikian, ia memahami bahwa hal tersebut masih menjadi usulan dari Partai Golkar. Adapun nantinya usulan itu bisa diputuskan bersama parpol koalisi besar.
“Tetapi kan putusan harus dibuat secara bersama-sama,” pungkasnya.(**)
