JAKARTA, Pewartasatu.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto memimpin rapat koordinasi (rakor) dalam rangka antisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, pada Selasa (25/7).
Untuk mengantisipasi dan meningkatkan kesiapsiagaan pemerintah daerah sesuai araha Presiden Joko Widodo dalam menghadapi karhutla, Kepala BNPB telah melakukan kunjungan kerja ke wilayah yang telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla, mulai dari Provinsi Riau, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Jambi, dan yang terakhir Provinsi Kalimantan Selatan.
Pertengahan tahun 2023 cuaca akan lebih panas dari tiga tahun sebelumnya. Musim kemarau tahun ini akan lebih panjang dibandingkan dengan kemaraunya dua tahun terakhir,” ucap Suharyanto.
Diketahui dalam kurun waktu satu bulan terakhir (24 juni hingga 24 Juli 2023), jumlah titik api yang ada di Kalimantan Selatan mencapai 1.552 titik.
Melihat potensi ancaman kebakaran hutan dan lahan cukup tinggi di Kalsel, BNPB telah menurunkan 2 helikopter patroli dan 2 helikopter _water bombing_.
Selain Kalimantan Selatan, lima provinsi lain yang metetapkan status siaga darurat bencana karhutla juga telah menerima dukungan helikopter untuk menunjang operasi penanganan melalui udara, dengan total 31 unit heli.
Selain dukungan operasi udara, BNPB juga memberikan bantuan untuk operasi darat penanganan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Adapun bentuk dukungan peralatan tersebut meliputi pompa induk 4 unit, pompa sedang 6 horse power 8 unit, pompa jinjing 16 unit, selang 1,5 inchi 48 rol, selang 2,5 inchi 36 rol, nozel 1,5 inchi 32 unit, Y konektor 2,5 inchi ke 1,5 inchi 8 unit, Y konektor 1,5 inchi ke 1,5 inchi 88 unit, perlengkapan Alat Pelindung Diri (APD) 80 paket dan flexible tank 5.000 liter sebanyak 4 unit.
Pada rakor tersebut, Suharyanto kembali menekankan terkait arahan Presiden Joko Widodo Untuk mengutamakan pencegahan, kesiapsiagaan dan penegakan hukum.
“Saya mengapresiasi dan berterimakasih kepada pemerintah Kalimantan Selatan yang telah melakukan penegakan hukum bagi oknum yang membakar lahan dengan sengaja, tidak ada lagi toleransi bagi siapapun yang membuka lahan dengan cara membakar,” ucapnya.
Sebelumnya Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan mulai 22 Mei 2023 dan berlaku hingga 15 November 2023.
Di akhir sambutan, Suharyanto berharap agar penanganan kebakaran di Kalimantan Selatan berjalan dengan optimal.
“Jika ada titik api, langsung dipadamkan, jangan tunggu api membesar, karena operasi pemadaman lewat udara biayanya sangat mahal. Kita berharap, kebakaran hutan dan lahan tahun ini dapat terkendali dengan baik,” tegas Suharyanto.
Rakor tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Kalimantan Selatan H. Sahbirin Noor, Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Kalimantan Selatan Brigjen Pol Heri Armanto, Kasrem 101 Antasari, Karo Ops Polda Kalimantan Selatan, Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Fajar Setiawan Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BNPB Jarwansyah, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari serta seluruh unsur Forkopimda se-Kalimantan Selatan.
Abdul Muhari, Ph.D.
Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, BNPB Indonesia
