Pewartasatu.com-Senior Partai berlambang Beringin Agun Gunanjar Sudarsa, mengimbau semua anggota dan Kader Golkar di seluruh tanah air.
Ia mengungkapkan bahwa Reformansi tahun 1998, ditandai beralih kekuasaan dari rejim Orde baru ke rejim Reformasi, dengan menyatakan berhentinya Presiden RI saat itu pada tanggal 21 Mei 1998.
” Saat ini kita sudah memasuki dua dasawarsa, mulai pemilu 1999 sampai pemilu 2019, ” kata Agun dalam siaran persnya, Jumat (29/11)
Agun menegaskan bahwa Pasca Amandemen UUD, Partai Politik ditegaskan dalam UUD 1945, sebagai pilar utama demokrasi, dan menjadi peserta pemilu legislatif dan pengusung calon Pemilu Presiden/wakil Presiden.
UUD telah menegaskan pelaksanaan pemilu sebagai pengewajantahan faham demokrasi, faham kedaula tan rakyat, mensyaratkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Hal itu, dilaksanakan oleh penyelanggara yang bebas/ independen. Untuk itu dirumuskanlah UU Parpol, UU Pemilu dan UU MD3.
Perumusan tersebut guna dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua pemangku kepentingan, terutama Parpol sebagai pilar demokrasi.
Munas Partai Golkar sebagai penjelamaan partai yg berdaulat ditangan anggota, dari munas ke munas konsisten menjalan kan prinsip prinsip demok rasi ini, dengan segala kelebihan dan kekurangan.
Namun secara prinsip menjaga betul bahwa hak memilih dan dipilih dilakukan secara demokratis. Memberi hak dan kewajiban yang sama bagi setiap anggota dan kader untuk berpartisipasi.
Bagaimana dengan Munas yg sudah menghitung hari ini, apakah ketentuan dan persyaratan demokratis tsb dipatuhi ? Tidak pernah ada dan tidak pernah diprakte kan dari munas ke munas perihal persyaratan 30 persen, ditempuh melalui surat pernyataan dukungan yang ditandatangi pengurus partai.
Selama ini dilakukan melalui pemungutan suara di bilik suara Munas. Yang kedua, Kepanitiaan, waktu, tempat dan tema, termasuk Lapo ran pertanggung jawaban, diputuskan bersama dalam rapat pleno.
Karena suara DPP hanya satu. Untuk semua hal yang saya utarakan diatas. Di forum munas suara DPP satu sikap, terhadap materi, LPJ,mekanisme pencalonan hingga pemilihan.
*
” Sayangnya rapat pleno terakhir tidak memutuskan itu yang ditandai dengan persetujuan forum, ” Setuju uuu lalu ketok palu, kata Agun lagi.
” Yang terjadi hanya disampaikan secara lisan tanpa pembahasan, dan tanpa bahan diberikan kepada pengurus pleno, ” tambah Agun lagi.
Apakah LPJ DPP sudah ada yang pegang hari ini ? dan termasuk bagaimana laporan keuangannya yang bersumber dari APBN, termasuk sejumlah issu uang yang diserahkan ke KPK ?
Ini saya lakukan secara terbuka, guna menyelamat kan Parpol dan menjauhkan parpol dari korupsi. Munas Golkar tanggal 3 sampai 6 Juni, adalah ujian batin dan Nurani bagi kita semua, Kontribusi apa yang akan dan dapat kita lakukan untuk meyelamatkan partai ini ?
” Mari kita wujudkan bersama Munas yang Demokratis dengan tidak menghalangi bagi siapapun dia yg ingin berkontribusi, ” ujar Agun sungguh.
Golkar milik kita semua, bukan milik pengurus, apalagi hanya segelintir orang yg bernafsu dengan kekuasaan.
Pemilu masih jauh, biarlah ambisi ingin jadi presiden kita pikirkan kemudian secara demokratis pula.
Sekali layar terkembang pantang biduk surut ke pantai. Maju Terus Pantang mundur. Jakarta, 29 November 2019, demikian Agun Gunandjar Sudarsa.
