Paskibraka 2024 Saat Dilantik Presiden Joko Widodo. (Foto : Ist)
JAKARTA, Pewartasatu.com — Menjelang HUT Kemerdekaan RI ke-79, publik dikejutkan dengan beredarnya berita tentang keharusan melepas jilbab bagi anggota putri Paskibraka yang beragama Islam.
Hal ini memancing reaksi keras dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka Muslimah tahun ini sebagai bentuk kebijakan yang tak pancasilais.
“Ini tidak pancasilais. Bagaimanapun Sila Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama,” kata Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, KH M Cholil Nafis, dalam akun X resminya, Rabu (14/8/2024).
Diduga ada 18 orang Paskibraka 2024 Perempuan yang dipaksa Copot Jilbab. Kiai Cholil serukan jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, sebaiknya para peserta Muslimah tersebut pulang saja.
“Atau pulang saja adik-adik yang berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya,” ujar dia.
Wakil Sekretaris Jenderal Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Pusat, Irwan Indra di kesempatan lain mengatakan sejak 2002 sudah dibolehkan Paskiraka Muslimah berjilbab, berbeda era Orde Baru yang melarang Paskiraka berjilbab.
“Saya sejak 2016 saya sudah menjadi pembina Paskibra nasional di cibubur jadi tahu betul kebiasaan-kebiasaannya,” ujar Irwan. Sejak 2016, sudah dipikirkan penghargaan terhadap keyakinan masing-masing anggota Paskibraka.”
Termasuk di dalamnya soal pakaian untuk Paskibraka Muslimah yang hendak menjaga aurat juga dipertimbangkan. Misalnya, rok yang dipanjangkan dan penggunaan legging. “Bahkan pada 2021, pembawa baki Bendera Pusaka pakai jilbab.
Irwan rekan-rekannya di PPI terkejut saat pada 13 Agustus lalu tak ada satupun Paskibraka putri yang berjilbab. “Kita kaget, koq ada yang berubah karena selama ini fine-fine saja soal keyakinan yang pake atau lepas jilbab,” ujarnya.
Dari situ kemudian muncul kerisauan di para senior di PPI daerah-daerah. Setelah ditelusuri, ternyata dari 38 provinsi ada 18 yang mengirimkan Muslimah berjilbab untuk jadi petugas Paskibraka pusat.
“Kita cek ke semua PPI ke provinsi. Apakah benar tidak pakai jilbab? Mereka ramai bersuara, 18 provinsi pakai jilbab. Ada adik-adik kita yang sudah sejak SD sudah pakai jilbab,” kata Irwan.
Ia meyakini, lepasnya jilbab sebagian patugas Paskibraka karena faktor tekanan. “Nggak mungkin mereka sukarela, pasti ada tekanan,” kata dia.
Ia menduga, mereka terpaksa melepas jilbab karena diohadapkan pada tekanan berupa ancaman dicadangkan atau tak dijadikan pasukan utama.
“Malu dengan provinsi kalau sudah sampai di IKN tapi jadi cadangan, tak bawa baki,” ujarnya. Ia mengatakan sudah menanyakan ke pihak BPIP dan para pembina dari TNI-Polri soal hal ini namun belum mendapat kejelasan.
Polemik pecopotan jilbab para petugas Paskibraka Nasional tahun ini memicu riak ke daerah-daerah yang mengirimkan wakil mereka. Selain Aceh, Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Sulawesi Tengah juga menyatakan kekecewaan.
“Jadi saya yang mengawal wakil kami, Ia berhijab. Tapi kami temukan fakta dari kanal YouTube saat pengukuhan tahun ini utusan kami atas nama adik Zahra telah melepas hijabnya,” ujar Ketua PPI Sulawesi Tengah Moh Rachmat Syahrullah. Perwakilan putri Sulawesi Tengah tahun ini berasal dari Kabupaten Morowali.
Ia mengatakan, mulanya hanya risau dengan lepasnya jilbab perwakilan mereka tersebut. Namun, ternyata hal serupa dilaporkan sejumlah PPI daerah lainnya.
Menurut Rachmat, mereka telah menelusuri biodata awal dan foto-foto profil para petugas Paskibraka dari berbagai daerah yang terpilih tahun ini. “Terkonfirmasi fix ada sekitar 17 atau 18 yang berhijab, kasus yang paling menggemparkan dari Aceh,” kata dia. (**)
