Aliansi Masyarakat Sumut untuk Perubahan berunjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumatera Utara, Rabu (31/5). //Foto: CNN Indonesia.
MEDAN. Pewartasatu.com – Pernyataan Jokowi akan cawe-cawe menjelang Piplpres 2024 mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat di Sumatera Utara. Puluhan massa dari Aliansi Masyarakat Sumut untuk Perubahan menyatakan penolakannya, Rabu (31/5)
“Kedatangan kami untuk meminta agar Presiden RI Jokowi tidak melakukan cawe cawe dalam pelaksanaan Pilpres 2024,” kata Koordinator Aksi Massa Aliansi Sumut untuk Perubahan, Muhammad Roni Alhadi di depan Kantor Gubernur Sumut.
Mereka juga berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumut.
Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, tambahnya, Jokowi seharusnya dapat bersikap netral dan mendorong pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik.
Jokowi diminta tak perlu khawatir bahwa pelaksanaan pembangunan yang sudah dicanangkan tidak dilanjutkan.
“Kami menyerukan Pemilu 2024 yang damai, jujur dan adil bagi semua pihak yang mempunyai kepentingan. Kami menolak kriminalisasi dan politisasi hukum menjelang pemilu 2024 karena akan merusak demokrasi yang selama ini sudah berjalan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana mengungkapkan ‘cawe-cawe’ paling nyata Jokowi terlihat dari dugaan pengambilalihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko.
Upaya Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Moeldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat tengah bergulir di Mahkamah Agung (MA). Denny mengaku mendapat informasi PK tersebut akan dikabulkan.
“Cawe-cawenya Presiden Jokowi nyata terlihat dalam dugaan pencopetan Partai Demokrat melalui KSP Moeldoko. PK Moeldoko di MA konon ditukar guling dengan kasus korupsi mafia hukum yang sedang berproses di KPK,” ujar Denny lewat keterangan tertulis sebagaimana dikutip Pewartasatu.com dari CNNIndonesia.**