Saat massa dari elemen Partai Buruh dan KSPI menggelar aksi di depan Gedung DPR, Rabu, (15/6/2022). Antara lain mereka menolak menolak Omnibus LawUU Cipta Kerja.//Foto: Liputan 6
JAKARTA. Pewartasatu.com — Ribuan personel gabungan akan diturunkan untuk mengamankan aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah unsur massa menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Cipta Kerja atau Ciptaker.
Aksi unjuk rasa sejumlah unsur massa tersebut rencananya akan dilakukan hari ini Selasa (28/2/2023) di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta.
“Pengamanan total 3.598 personel,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya, Selasa (28/2/2023).
Terkait dengan unjuk rasa tersebut, penerapan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi masih bersifat situasional tergantung situasi dan kondisi ke depannya.
Ribuan personel gabungan yang diturunkan untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa yakni terdiri dari 2.437 personel Satgasda, 345 personel Satgasres, dan 816 personel Mabes Polri, BKO TNI, serta Pemda.
Rencana soal aksi demo ini turut diunggah di akun Twitter @AJIIndonesia. Dalam cuitannya disebutkan aksi demo bakal melibatkan elemen buruh, mahasiswa, hingga jurnalis.
Masih dalam unggahannya, rencananya massa aksi akan lebih dulu berkumpul di Taman Ria Senayan pada pukul 10.00 WIB sebelum berunjuk rasa di Gedung DPR.
“Kawan², mari merapat! Bergabung ke barisan ribuan org dr elemen buruh, mhsiswa dan lainnya yg akan terlibat aksi nasional Protes Rakyat Indonesia di dpn Gedung DPR. Kami mengajak sluruh rkyt Indonesia u/ hadir dan serentak mnyuarakan tuntutan #CabutdanBatalkanPerppuCiptaKerja!,” demikian cuitan di akun Twitter tersebut dikutip dari CNN.
Sebelumnya, dikutip dari CNN, Badan Legislasi (Baleg) DPR pada Rabu (15/2) telah menyetujui Perppu Ciptaker untuk dibawa ke Paripurna dan disahkan menjadi UU. Rapat itu turut dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto serta Menko Polhukam Mahfud MD.
Dari total sembilan fraksi, hanya PKS dan Demokrat yang menolak Perppu dibawa ke Paripurna. Sementara di luar sembilan fraksi, penolakan juga disampaikan Dewan Perwakilan Dewan (DPD).
Rapat Panja Perppu Ciptaker di Baleg DPR telah digelar maraton antara pemerintah dan DPR sejak Selasa (14/2) atau hanya sehari sebelum Perppu disahkan di tingkat pleno. Dimulai sejak pukul 15.00 WIB, rapat baru selesai sekitar pukul 22.30 WIB.
Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto membantah pemerintah dan DPR terlalu terburu-buru membahas Perppu Ciptaker agar segera disahkan jadi undang-undang.
Kata dia, Surat Presiden (Surpres) Perppu Ciptaker telah dikirim pemerintah sejak awal Januari lalu. Selain itu, dia mengatakan pembahasan Perppu Ciptaker itu untuk menjadi undang-undang memang terbatas dan harus dalam satu masa sidang di DPR. **
Sumber: PMJNews