Capres No.1 Anies Baswedan tamil dalam Dialog Terbuka Muhammadiyah di UMS, Rabu (12/11).//Tangkapan Layar Kompas
SURAKARTA. Pewartasatu.com — Calon presiden No.1 Anies Rasyid Baswedan bicara tentang korupsi.
Dalam dialog terbuka yang digelar PP Muhammadiyah di Gedung Edutorium KH Ahmad Dahlan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Rabu (22/11), selain soal korupsi dia juga menyorot perkembangan demokrasi dan kebebasan pers yang turun dari 2015 ke 2022.
Dialog terbuka ini merupakan bagian dari rangkaian uji publik Muhammadiyah bagi tiga Capres-Cawapres Pemilu 2024 yang dimulai Rabu ini (22/11). Pada kesempatan pertama pasangan calon No 1, Anies Baswedan tampil bersama Muhaimin Iskandar. Pasangan ini mejawab pertanyaan panelis secara bergantian.
Bermula dari persoalan yang diajukan seorang panelis Prof. Dr. Aidul Fitriciada Azhari, S.H., M.Hum tentang korupsi dan penanganannya. Panelis yang juga seorang pakar Pakar di bidang Hukum dan Demokrasi ini bicara tentang korupsi dengan membandingkan keadaan di dalam negeri dengan di China.
Aidul Fitriciada menyampaikan, data terakhir pada September tentang indeks negara hukum global, Indonesia menempati rank 66 dari 142 dengan skor 0.54. Sementr China pada peringkat lebih rendah, yaitu rank 97 dari 142 negara yang disurvei.
Menimbang bahwa korupsi di China lebih parah tetapi tingkat ketertiban dan keamanan tinggi, menurut Aidul Fitriciada, jangan jangan masyarakat kita lebih suka negara yang aman, dibandingkan dengan negara yang bersih.
Anies tegas mengatakan, korupsi tidak bisa dibiarkan. Menurut Anies, ketika korupsi dibiarkan, mungkin saja bisa menciptakan kenyamanan dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang itu akan menciptakan ketimpangan yang bisa meletup menjadi masalah sosial.
Anies mulanya berbicara soal Indonesia yang hari ini mengalami kemunduran. Dia menyingung Indonesia mengalami penurunan dari segi demokrasi, kebebasan pers, dan persepsi korupsi.
Pihaknya merasa perlu untuk mengembalikan demokrasi. Indonesia hari ini, katanya, mengalami kemunduran, kemunduran dalam kegiatan kenegaraan dan demokrasi.
Ia lalu menunjuk indeks demokrasi kita turun dari 2015 ke 2022, indeks kebebasan pers turun, indeks persepsi korupsi turun.
Periode 2015 -2022 adalah era sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga delapan tahun kemudian alias tahun lalu.
Karena itu melalui siaran yang dityangkan langsung channel Youtube tvMu itu, Anies mengungkapkan rencana pihaknya Insyaallah kelak bisa mengembalikan agar integritas menjadi prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan.
Khusus menyangkut korupsi, Anies mengungkapkan, begitu ada korupsi, otomatis itu artinya kebijakan-kebijakan yang seharusnya dirasakan oleh orang banyak, dana yang seharusnya bisa dirasakan oleh semua, berhenti di kelompok-kelompok tertentu saja.
“Dalam jangka panjang ini eksplosif,” tegas Capres dari Koalisi Perubahan ini.
Anies juga mengatakan, jika korupsi dibiarkan, efeknya akan langsung ke rakyat. Dalam konteks tersebut, dia mencontohkan jalan raya yang dikorupsi yang pada akhirnya memberikan dampak negatif pada distribusi pangan.
“Kami melihat, bagaimana pun juga korupsi ini tetap harus diberantas. Sampai nol belum tentu bisa, tapi ikhtiar pemberantasan harus terus menerus dilakukan,” tegas Anies dengan mantap.
Dia menambahkan bahwa kepemimpinan nasional harus mempunyai nilai, sehingga ketika ada kebijakan yang menyimpang, maka kepemimpinan akan paham kapan harus kembali, termasuk tentang pemerintahan yang bersih.
Di akhir sesi dialog , Capres dan Cawapres nomor urut 1 ini mendapatkan kenang-kenangan yang diserahkan langsung oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof., Dr., Haedar Nashir, M.Si., berupa Kartu Anggota Kehormatan Muhammadiyah. **