Pewartasatu.com, *JAKARTA* – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengajak Pemerintah Amerika Serikat bersama menjaga situasi kondusif keamanan di berbagai belahan dunia. Salah satunya di Semenanjung Korea.
Terlebih Korea Selatan dan Korea Utara sudah saling membuka diri. Di Asian Games 2018 lalu yang diadakan di Jakarta, Korea Selatan dan Korea Utara bisa bersatu dibawah bendera Unifikasi Korea di tiga cabang olahraga, yakni Kano, Dayung, dan Basket. Langkah baik tersebut harus disambut dan didukung berbagai negara, terutama Amerika Serikat. Reunifikasi Korea akan membuat Asia Timur semakin damai.
“Tak hanya di Asia Timur, ketegangan yang beberapa waktu lalu terjadi di Asia Tenggara terkait sikap China yang tak menghormati keputusan UNCLOS 1982 di Laut Natuna juga perlu mendapat perhatian serius dari Amerika yang memiliki Hak Veto di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai Anggota Tetap Dewan Keamanan PBB. Sikap Amerika Serikat yang menghormati kedaulatan Indonesia seharusnya juga dicontoh China. Ketidakpatuhan China terhadap hukum UNCLOS 1982 yang membuat ketegangan antara China dengan Indonesia di Laut Natuna, maupun China dengan Malaysia, Filipina, dan juga Vietnam, di masing-masing perairan mereka, tak boleh dibiarkan karena bisa membuat preseden buruk di kemudian hari,” ujar Bamsoet usai menerima Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Senin (20/1/20).
Turut hadir Deputy Political Counselor Kedutaan Besar Amerika Serikat, Steven Weston, dan Political Specialist Kedutaan Besar Amerika Serikat, Arfa Mahardika.
Mantan Ketua DPR RI 2014-2019 ini menekankan, walaupun antara Indonesia dengan Amerika Serikat memiliki perbedaan pandangan terkait berbagai situasi geopolitik internasional, seperti situasi di Iran dan Palestina, namun perbedaan tersebut jangan sampai mengganggu hubungan baik kedua negara yang telah terjalin erat sejak tahun 1949. Kedua negara harus tetap saling menghormati dan menghargai pandangannya masing-masing, dengan tetap membuka ruang dialog untuk mencari solusi terbaik dalam mewujudkan dunia yang lebih aman dan damai.
“Salah satu tujuan berbangsa dan bernegara Indonesia, sebagaima dituliskan dalam pembukaan UUD NRI 1945, yakni ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Karena itu, terkait kondisi di Iran yang akhir-akhir ini sedang menegang, kita harapkan baik Iran dan Amerika bisa saling menahan diri. Demi menjaga situasi Timur Tengah tetap kondusif, dan menghindari kemungkinan terjadinya perang terbuka,” jelas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini juga mengapresiasi kesepakatan (MoU) antara Amerika Serikat dengan China yang ditandatangani Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Wakil Perdana Menteri China, Liu He, di Amerika, Rabu (15/1/20) waktu setempat. MoU tersebut sangat membantu meredakan ketegangan perang dagang Amerika – China yang juga berdampak pada berbagai negara, tak terkecuali Indonesia.
“Akibat semakin tegangnya Amerika – China selama lebih kurang dua tahun ini, menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi global lebih dari 0,5 persen. Karena itu, kesepakatan tersebut membawa angin segar bagi berbagai negara. Semakin kondusifnya perekonomian global, juga akan membawa keuntungan bagi Indonesia,” tandas Bamsoet.
Seiring mulai meredanya ketegangan perang dagang Amerika – China, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini juga mengundang Amerika Serikat untuk terus meningkatkan investasinya di Indonesia. Khususnya melalui US International Development Finance Corporation (DFC), yang memiliki dana pembangunan untuk kerjasama ekonomi dengan berbagai negara berkembang mencapai USD 60 miliar (sekitar Rp 828 triliun).
“Sepanjang 2013-2017, nilai invetasi Amerika di Indonesia mencapai USD 36 milliar. Melalui DFC serta berbagai instrumen kerjasama investasi lainnya, kita harapkan nilainya bisa ditingkatkan lagi mencapai USD 60 milyar. Tren perdagangan Indonesia dengan Amerika sepanjang Januari – September 2019 ini juga bergerak positif, dengan surplus di Indonesia mencapai USD 6,88 miliar. Nilai ini tak boleh turun di kemudian hari, bahkan harus lebih meningkat lagi,” pungkas Bamsoet. (*)