Pewartasatu.com, *JAKARTA* – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengunjungi langsung lokasi terdampak banjir di Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Dirinya menegaskan, pemerintah pusat dan DKI Jakarta harus seiring sejalan dalam mengembalikan fungsi sungai sebagai tempat aliran air. Bukan sebagai tempat lahan pemukiman warga.
“Mau normalisasi, naturalisasi, revitalisasi, atau si-si lainnya, silakan saja. Yang penting prosesnya dikerjakan. Jangan hanya sekadar gagasan manis tanpa realisasi apapun. Jika sudah terjadi bencana, rakyatlah yang menjadi korbannya,” ujar Bamsoet usai meninjau lokasi banjir di Kelurahan Pengadegan, Senin (7/1/20).
Turut menemani kunjungan tersebut Camat Pancoran M Rizki Adhari, anggota Gerakan Kebangsaan Bangun Solidaritas (Gerak BS), Pemuda Pancasila, SOKSI, Baladhika Karya, dan Wanita Swadiri.
Bagi warga yang saat ini masih bermukim disekitar bantaran sungai, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menyarankan segera direlokasi ke rumah susun dengan harga sewa yang terjangkau. Membiarkan warga tinggal di bantaran sungai dengan potensi bencana yang besar, bukanlah tindakan bijak seorang pemimpin. Selain karena lingkungan yang tak sehat sebagai tempat bermukim, juga bisa membawa dampak bencana kepada masyarakat luas.
“Relokasi ke Rusunawa menjadi alternatif ideal agar saudara-saudara kita yang sudah terlanjur bermukim di bantaran sungai, bisa tetap memiliki tempat tinggal. Sambil kedepannya penegakan ketertiban harus dilakukan agar jangan sampai ada lagi warga yang membangun pemukiman di bantaran sungai. Pembiaran tak boleh dianggap lumrah,” tegas Bamsoet.
Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menilai, dengan APBD DKI Jakarta mencapai Rp 87,95 triliun, serta didukung program infrastruktur pembangunan dari pusat, seharusnya bukan hal yang sulit bagi Pemda DKI Jakarta melakukan relokasi warga dan pengembalian fungsi sungai. Sambil juga diperkuat dengan berbagai program mitigasi bencana lainnya.
“Sudah berkali-kali kita mengalami bencana banjir. Ini semata bukan salah alam, melainkan kita yang lalai. Apakah kita mau seperti ini terus. Peran aktif warga dalam menuntut kinerja maksimal dari para pemangku kebijakan sangat diperlukan. Karena tanpa kritik dan saran warga, pemegang mandat yang mengelola APBD maupun APBN bisa saja seenaknya menggunakan anggaran bukan untuk rakyat. Karena itu, mari awasi setiap rupiah dalam APBD dan APBN untuk sebesarnya kemakmuran rakyat,” pungkas Bamsoet. (*)
