JAKARTA, Pewartasatu.com – Deputi I Bidang Ketersediaan Dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), I Gusti Ketut Astawa menegaskan, stok beras nasional hingga akhir Mei mencukupi kebutuhan nasional sehingga impor beras dilakukan hanya untuk memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP).
“Stok akhir Mei nanti prediksi kami sangat sangat cukup untuk ketersediaan nasional,” ucapnya pada Forum Wartawan Pertanian yang dilaksanakan secara daring, Rabu (12/4/2023).
Menurutnya, CBP per 11 April hanya 292 ribu ton ditambah (stok) ID FOO sekitar 200 ton. Dengan demikian tanggal 24 Maret, Presiden memerintahkan ke Bapanas sekaligus kami sudah menugaskan Bulog untuk melaksanakan bantuan beras sebanyak 10 kg beras kepada 21,3 KPM (Keluarga Penerima Manfaat) dan diberikan selama 3 bulan.
“Secara rinci, kebutuhan beras pemerintah per bulan terdiri dari 213 ribu ton untuk bansos dan 100 ribu ton untuk kebutuhan operasi pasar atau program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) per bulan,” kata Ketut
Untuk itu, lanjut dia, kebutuhan beras untuk melaksanakan program pemerintah hingga akhir Mei sebanyak 900 ribu ton lebih. Guna memenuhi kebutuhan stok cadangan beras pemerintah tersebut, Bapanas telah melakukan sejumlah hal.
“Di antaranya, menugaskan Bulog untuk menyerap gabah hasil panen raya petani, melakukan penyesuaian Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani dari Rp 4.200/kg menjadi Rp 5.000/kg,” ungkapnya.
Selain itu, Bapanas juga telah meminta 30 penggilingan padi besar dan menengah untuk memenuhi cadangan beras Bulog. Namun, penggilingan padi hanya mampu menyetor dengan beras harga Rp 9.950/kg sebanyak 60 ribu ton.
“Nah ini kondisi yang dihadapi pemerintah dalam rangka menjalankan tugas yang diamanahkan Bapak Presiden yang mana kegiatan harus dilakukan pada Maret, April, Mei,” ujarnya.
Kemudian, lanjut dia, SPHP tetap harus berjalan setiap bulannya 100 ribu-120 ribu ton, maka pemerintah tidak mungkin menunggu pemenuhan supply dari penggilingan. “Harga gabah kering panen di petani terus bergerak naik seiring dengan berlangsungnya panen raya,” tegasnya.
Ia mencontohkan, saat panen di Yogyakarta, penggilingan di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah bahkan hingga Jawa Barat turut menyerbu hasil panen yang berakibat pada harga gabah menjadi Rp 5.800-Rp 6.000/kg.
Bahkan di Sulawesi yang terletak di sentra, harga gabah mencapai Rp 6.200-Rp 6.500/kg. Atas dasar itulah pemerintah memutuskan untuk melakukan impor guna memenuhi kebutuhan CBP.
“Di situ yang membuat pemerintah mengambil langkah pemenuhan dari luar negeri karena berdasarkan Undang-Undang juga memungkinkan apabila pemenuhan dalam negeri CBP tidak bisa dipenuhi, maka pemenuhan dari luar negeri memungkinkan,” paparnya.
Namun pihaknya memastikan akan mengutamakan penyerapan dari dalam negeri. Sehingga, tatkala target CBP telah terpenuhi, maka amanat Presiden untuk mengimpor 2 juta ton beras dengan ketentuan 500 ribu ton harus didatangkan sebelum Lebaran, dapat dihentikan.
“Tatkala sudah terpenuhi di dalam negeri, sisa impor tidak dilakukan karena target yang dibebankan kepada Bulog 2,4 juta ton di 2023 minimal dan ending stoknya harus ada 1 juta ton,” pungkasnya.(**)