Peluncuran sekaligus bedah buku “Dinamika Pemerintahan Papua” pada Raker MIPI Papua di Sorong, kemarin. //Foto: papua.go.id
SORONG. Pewartasatu.com – Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Papua pada Rapat Kerja Perdana Tahun 2023 juga meluncuran buku “Dinamika Pemerintahan di Papua”.
Dikutip dari laman papua.go.id, Kamis (2/3), buku karya Dr. Drs. Muhammad Musa’ad, M. Si. ini sebagai bagian pengabdian seorang akedemisi yang juga praktisi sekaligus birokrat yang mengabdikan dirinya di berbagai jenjang pemerintahan di Provinsi Papua dan Pemerintah Pusat.
Buku ini merupakan kajian dan telaah terhadap pemerintahan di wilayah Papua sejak sebelum kemerdekaan maupun sesuadah kemerdekaan (NKRI), menunjukakan ekskalasi dinamika perubahan yang tinggi terkait dengan sistem, struktur, kewenangan dan strategi.
Buku ini terdiri dari 8 Bagian dengan total 125 Halaman.Bedah buku dilakukan para pakar yang terdiri dari Praktisi, Birokrat dan Akademisi yang dilakukan bersamaan dengan saat pelncurannya dan Raker MIPI yang dibuka oleh Plh Gubernur Papua Ridwan Rumasukun.
Dr. Baharuddin Tahir selaku dosen tetap IPDN yang juga Sekretaris Jendral MIPI Pusat, sebagai praktisi memberikan apresiasi atas buku yang secara padat mengupas dinamika pemerintahan di Papua yang mengedepankan teori dan praktis kelokalan di Papua yang dikupas secara holistik.
Y. Derek Hegemur, SH.,MH Asisten Bidang Umum Sekda Papua sebagai seorang birokrat menegaskan, dalam membangun Papua harus memperhatikan aturan / regulasi dan kewenangan khusus yang ada, serta melihat Papua secara utuh.
Pada Buku Dinamika Pemerintahan di Papua ini, sudah menunjukkan seutuhnya secara proporsional dinamika itu, dan sangat layak menjadi salah satu rujukan / referensi membangun dan mengelola pemerintahan di seluruh Tanah Papua.
Prof Dr. Drs. Agustinus Fatem, M.T sebagai Guru Besar pada Universitas Cendrawasih dan merupakan salah satu Komisioner KASN-RI sebagai bagian akedmisi menyoroti, pengeleloaan Pemerintah di Papua harus menunjukkan wajah Papua sesungguhnya dalam semua aspek. Termasuk pada struktur kelembagaan dan sistem manajemen ASN.
“Bagian ini bisa menjadikan bagian dari penguatan dari isi buku yang ada guna membangun Papua lebih baik,”lanjut Prof Agustinus.
Prof. Dr. Akbar Silo, M.Si juga sebagai Guru Besar pada Universitas Cendrawasih selaian memberikan bobot pada bentuk penulisan buku ini, juga memberikan rekomendasi bahwa buku ini akan menjadi wajib baca bagi mahasiswa ilmu pemerintahan dari semua jenjang.
Alasannya, buku ini secara holistik memotret dinamika pemerintahan di Papua secara proporsional dan juga mendorong semua anggota MIPI Papua lebih banyak lagi menghasilkan berbagai macam karya berdasarkan keilmuannya untuk pembangunan Papua yang berkelanjutan. **
