Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI LaNyalla Mahmud Mattalitti (ist)
SURABAYA.Pewartasatu.com – Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti berpendapat, biang masalah kelangkaan bahan bakar jenis solar subsidi di Indonesia karena penetapan kuota yang dibuat Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH) Migas salah.
“BPH Migas tidak memperhitungan kenaikan belanja konsumsi masyarakat, serta peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di tahun 2022. Bahkan tidak menghitung mudik dan balik lebaran di akhir April dan awal Mei 2022,” ujar LaNyalla setiba di Surabaya, dalam agenda kunjungan kerja ke Jawa Timur, Kamis (31/3).
Faktanya, lanjut Senator asal Jawa Timur itu, BPH Migas malah menurunkan kuota tahun 2022 dibanding kuota tahun 2021.
“Ini kan aneh. Dirut Pertamina sudah sampaikan, kuota turun 5 persen dari kuota tahun 2021. Sementara ada kenaikan permintaan aktivitas logistik di tahun 2022,” tandasnya.
Kelangkaan solar yang juga terjadi di Jawa Timur menjadi perhatian LaNyalla. Menurutnya, Gubernur Khofifah sampai membuat surat kepada Kepala BPH Migas di Jakarta, meminta tambahan kuota untuk Jatim.
“Kasus Jatim coba kita lihat. Tahun 2021 mendapat kuota 2.352.388 kilo liter. Tapi 2022 diberi jatah 2.281.581 kilo liter. Malah turun kan. Karena itu Gubernur Jatim minta tambahan kuota 306.045 kilo liter. Dan ini diberlakukan nasional. Diturunkan,” ungkapnya.
Dikatakan LaNyalla, mekanisme penetapan kuota solar subsidi oleh BPH memang salah satunya mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. Selain berdasarkan realisasi tahun sebelumnya. Tapi juga memperhatikan usulan kebutuhan dari pemda.
“Saya tak tahu, mengapa kuota solar subsidi malah diturunkan di saat Pandemi mulai declined. Apakah karena pemerintah tak punya kemampuan anggaran? Ini yang belum terungkap. Alasan menurunkan kuota di tahun 2022,” imbuhnya.
Untuk itu, LaNyalla meminta Komite II DPD RI memanggil BPH Migas agar menjelaskan alasan apa mereka menetapkan kuota solar subdisi 2022 lebih sedikit dari sebelumnya.
Soal spekulasi adanya kebocoran solar subsidi ke industri sebenarnya tidak signifikan. Karena dari total dari kebutuhan nasional solar, kebutuhan industri hanya di kisaran 2 persen. Sisanya 98 persen tersalurkan ke SPBU.
Seperti diberitakan sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Nicke Widyawati mengungkapkan penyebab kelangkaan solar subsidi di sejumlah daerah akibat permintaan yang naik, sementara kuota tahun ini lebih rendah dari tahun sebelumnya.
Nicke mengatakan, tahun ini kuota solar ditetapkan sebesar 14,09 juta kilo liter, namun dirinya memprediksi permintaan sebesar 16 juta kilo liter. (bri)