Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Dr. Raditya Jati, saat mengunjungi 3 (tiga) tingkat pemerintahan negara yaitu tingkat Federal (National), Kanton (Provinsi), dan Municipality (Lokal/Kabupaten/Kota) untuk mengetahui manajemen penanggulangan bencana di negara yang dijuluki sebagai “Negara terbersih di dunia” itu.(Foto: BNPB)
JAKARTA, Pewartasatu.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan studi teknis ke Swiss pada Minggu (24/9) hingga Sabtu (30/9) dalam rangka pendalaman pelaksanaan _direct-action program_ yang akan dilaksanakan di Indonesia.
Pada kesempatan tersebut, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Deputi Bidang Sistem dan Strategi, Dr. Raditya Jati, mengunjungi 3 (tiga) tingkat pemerintahan negara yaitu tingkat Federal (National), Kanton (Provinsi), dan Municipality (Lokal/Kabupaten/Kota) untuk mengetahui manajemen penanggulangan bencana di negara yang dijuluki sebagai “Negara terbersih di dunia” itu.
Kegiatan studi teknis dibuka oleh Kepala Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) tingkat Asia, Sabine Rosenthaler. Pada sesi pembukaan, Sabine menyampaikan kemitraan Indonesia dengan Swiss dalam Penanggulangan Bencana merupakan langkah strategis untuk mencapai resiliensi bersama.
Sejalan dengan hal tersebut, Raditya Jati juga berpendapat kemitraan tersebut dapat memperkuat dan memperluas kapasitas Indonesia dalam industrialisasi baik di tingkat _Upstream-Midstream-Downstream_ dalam penanggulangan bencana.
“Selain itu, kami juga perlu mempersiapkan diri setelah SDGs dan SFDRR selesai dengan pelaksanaan RIPB 2044 serta berpegangan kepada _sustainable resilience_ yang merupakan salah satu solusi terhadap risiko yang sistemik,” kata Radit.
Pembagian kewenangan di pemerintahan Swiss mirip dengan Indonesia, yakni memiliki 3 level pemerintahan yaitu tingkat Federal (National), Kanton (Provinsi), dan Municipality (Lokal/Kabupaten/Kota). Pada setiap tingkatan, terdapat pembagian kewenangan dan tanggung jawab, kekuatan otonomi, pendanaan, dan urusan penanggulangan bencana.
Dari studi teknis yang dilakukan, diketahui pada level federal atau setingkat nasional, pengembangan standardisasi dan acuan dalam mengelola risiko bencana dikolaborasikan dengan berbagai stakeholder antara lain Association of specialists in Natural Disasters (FAN), Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC), dan sektor swasta seperti Swiss Society of Engineers & Architects (SIA).
Manajemen risiko di tingkat Kanton telah terintegrasi dengan berbagai sektor, baik di tingkat Federal, Kanton, dan Municipality.
Pada saat krisis, Pemerintah Kanton dapat mengaktifkan OCC (Cantonal Command Staff) untuk mengkoordinasikan seluruh upaya penanganan darurat. Pencatatan dan pendokumentasian bencana dilakukan semenjak abad ke-16 baik pada level kanton maupun municipal. Pemerintah juga telah memiliki platform dalam mengakomodir dokumentasi kejadian bencana. Indonesia juga dapat pembelajaran penerapan konsep Cost Benefit Analysis (Analisis Biaya & Manfaat) oleh pemerintah Swiss.
Kunjungan yang dilakukan selama satu minggu tersebut juga meliputi diskusi dengan pemerintah Canton du Valais, Municipality Ville de Martigny, Municipality Val de Bagnes, dan Municipality Orsières di masing-masing kantor pemerintahannya.
Kunjungan dilengkapi dengan site visit untuk melakukan pembelajaran langsung manajemen penanggulangan bencana terintegrasi seperti lokasi mega projek pengelolaan daerah aliran sungai Rhône, Rehabilitasi sungai Dransen, dan Sediment Dam di Kota Martigny yang termasuk ke dalam proyek pengurangan risiko bencana.
Selanjutnya rombongan juga mengunjungi Pusat Operasi Darurat serta area Mudflows dan Area Aluvial di wilayah Torrents de la Fouly, yang berfokus pada pembelajaran pola bencana pada lokasi tersebut. Dijelaskan juga sistem _multi hazard early warning system_ fusible bridge yang disiapkan pada lokasi tersebut.
Pada hari terakhir kunjungan lapangan dilakukan di Torrent du Merdenson dan Les Ruinettes untuk membahas sistem antisipasi longsoran batu dan salju yang dikelola oleh pemerintah kota Val de Bagnes.
Total delegasi yang diberangkatkan sebanyak 11 orang yang terdiri dari Direktur Fasilitasi Penanganan Korban dan Pengungsi dan staff, perwakilan Direktorat Pengembangan Strategi PB, perwakilan Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana, perwakilan Direktorat Sistem PB, dan perwakilan Biro Hukum, Organisasi dan Kerjasama.
Abdul Muhari Ph.D.
Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB,BNPB Indonesia,SiapUntukSelamat,KitaJagaAlamJagaKita,BudayaSadarBencana,ResiliensiBerkelanjutan