Demo Dosen dan Honorer Menuntut Hak dan Perlakuan Adil Pemerintah

Suasana awal demo di depan Gedung DPR/MPR RI dan petugas yang terlihat mulai mengatur arus lalu lintas yang semakin memadat.//foto: TMC Polda Metro Jaya
JAKARTA.Pewartasatu.com — Sejumlah demo hari ini, Senin (3/2-2025) menghiasi ibu kota. Selain para dosen ASN (Aparatur Sipil Negara) yang menuntut hak-haknya demo juga digelar Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia di Senayan, depan Gedung DPR/MPR.

Merasa diperlakukan tak adil, Aliansi Dosen Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) menggelar demo di seputar wilayah Istana Kepresidenan, Senin (3/2-205), menuntut tunjangan kinerja (tukin) mereka yang  merupakan hak mereka namun sudah bertahun-tahun tak diberikan.

Selama ini dosen ASN yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi, menurut informasi yang beredar, diperlakukan tidak adil dibanding dosen ASN di kementerian lain.

Dosen di Kementerian lain itu, menurut Ketua Koordinator Nasional ADAKSI Pusat, Anggun Gunawan, sudah menerima tukin sejak 2012. Karena itu, mereka merasa diperlakukan tidak adil.

“Adaksi merasa dosen Kemendiktisaintek didiskriminasi dan diperlakukan tidak adil oleh pemerintah,” ujar Anggun Gunawan,

Minimal ada dua tuntutan para dosen terkait tukin;

– Pertama, memastikan anggaran dan pencairan tukin tahun 2025 untuk semua dosen ASN Kemdiktisaintek tanpa pembedaan dosen PTN satker, BLU dan BH serta dosen-dosen DPK (dosen PNS yang diperbantukan di PTS).

– Kedua, mendesak pemerintah membayarkan tukin dosen ASN Kemdiktisaintek sejak tahun 2020.

Besaran Tukin yang Dituntut.

Menurut lampiran Keputusan Mendikbudristek Nomor 447/P/2024 yang memuat besaran tukin untuk dosen ASN yang seharusnya dibayarkan vervariasi.

Untuk jabatan asisten ahli dengan kelas jabatan 9, besaran tukin adalah Rp 5.079.200,00.

Untuk jenjang jabatan lektor dengan kelas jabatan 11, besaran tukin adalah Rp 8.757.600,00.

Untuk lektor kepala dengan kelas jabatan 13, besaran tukin Rp 10.936.000,00.

Untuk profesor dengan kelas jabatan 15, besaran tukin adalah Rp 19.280.000,00.

“Aturannya ada, tapi nggak pernah dibayarkan,” ujar Anggun yang membagikan data tentang Tukin dosen tersebut.

Honorer Abadi

Sementara itu, untuk demo di depan DPR/MPR, menurut Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro, tak kurang 1.394 personel gabungan dikerahkan guna mengawal aksi penyampaian pendapat dari Aliansi Honorer R2 dan R3 Indonesia itu.

Menurut informasi yang dihimpun demo kalangan Honorer R2 dan R3 ini terkait dengan rencana pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK paruh waktu yang masih menimbulkan polemik.

Mayoritas honorer baik jabatan guru, tenaga kesehatan hingga teknis menolak diangkat sebagai paruh waktu.

Tuntutan para honorer R2 a R3 ini, sebagaimana dapat disimak melalui satu spanduk yang digelar pendemo di Depan DPR Senin ini (3/2-25) menekankan penolakan itu.

“Belasan tahun mengabdi, masa menjadi honorer abadi.”

“P3K Penuh Waktu Harga Mati.”

“P3K Paruh Waktu…Gimana Nasib Kami ke Depannya?”

Garis besarnya, tenaga honorer yang sudah bertahun-tahun ini mengabdi untuk negara dan masyarakat, menuntut hak dan kepastian masa depan mereka.

Menurut informasi tersebut, sebanyak 20 ribu honorer akan memadati depan gedung DPR RI, Senayan.

Informasi lain menyebut, pengangkatan PPPK paruh waktu bagi tenaga honorer yang telah terdaftar di database BKN ini karena tidak lulus seleksi PPPK tahap 1 atau yang mendaftar di tahap 2.

Maka Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan mereka akan diangkat sebagai tenaga ASN paruh waktu.

Dihimbau Persuasi

Kapolres Metro Jakpus mengungkapkan, personel gabungan yang dikerahkan menangani aksi demo para honorer ini meliputi unsur Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait. Mereka akan ditempatkan di sejumlah titik sekitar Gedung DPR RI.

Selain itu, pengamanan juga dilakukan untuk mencegah massa aksi masuk ke dalam Gedung DPR.

Susatyo mengingatkan seluruh personel yang terlibat pengamanan bertindak persuasif, tidak memprovokasi dan terprovokasi, mengedepankan negosiasi, pelayanan yang humanis serta menjaga keamanan dan keselamatan.

Sementara kepada para koordinator lapangan (korlap) dan orator Kapolres Jakpus juga mengimbau untuk melakukan orasi dengan santun dan tidak memprovokasi massa.

“Lakukan unjuk rasa dengan damai, tidak memaksakan kehendak, tidak anarkis dan tidak merusak fasilitas umum. Hormati dan hargai pengguna jalan yang lain yang akan melintas sekitaran Gedung DPR RI,” ucap Susatyo.(lia)