Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Fakih. (Foto: Ist)
JAKARTA, Pewartasatu.com – Sejumlah guru yang terhimpun pada komunitas guru honorer mengirimkan surat cinta kepada Menteri Nadiem Makarim.
Surat tersebut mereka sampaikan melalui Abdul Fikri Faqih, Wakil Ketua Komisi X DPR RI untuk dapat diteruskan kepada menteri, Kamis (16/2/2023). Mereka mengungkapkan keluh kesah yang mereka alami, tentang nasib mereka yang belum mendapat kepastian, juga menagih komitmen menteri.
Dalam suratnya, Rantau Al Islami, Ketua FH PGRI Kabupaten Bondowoso menyebutkan bahwa guru honorer negeri dan swasta juga PTT se Jawa Timur mengalami berbagai persoalan. Persoalan tersebut diantaranya honorarium yang terlambat berbulan-bulan. Ada juga yang tidak digaji.
“Bisakah pemerintah membuat regulasi terkait honorarium khusus bagi honorer seperti pencairan BSU tahun 2019 lalu yang langsung masuk rekening?,” ujar Rantau dalam suratnya.
Ia juga menyebutkan soal seleksi PPPK 2022 yang belum selesai.
Selain itu, terdapat aduan yakni adanya pungutan liar yang meminta P2 dan P3 untuk membayar RP 2,5juta per orang atau lebih karena tertundanya jadwal dan pelaksanaan observasi. “Hal semacam ini sangat merugikan teman-teman honorer,” tambahnya.
Hasan, Ketua FGPPNS Kota Palembang dalam suratnya meminta empati karena statusnya sebagai guru honorer yang sangat dibeda-bedakan, didiskriminasi karena tidak bisa ikut observasi dan sebagian dipanggil untuk bersiap mencari sekolah lain oleh kepala sekolah masing-masing.
Sementara itu, Hasna, seorang guru yang telah lulus passing grade pada tahap 1 dan 2 tahun 2021 awalnya merasa optimis nasibnya akan lebih baik, tetapi tidak kunjung mendapat kepastian dan banyak yang dipecat terutama dari sekolah swasta, “Teman-teman ada yang sampai berjualan karena tidak mempunyai penghasilan lagi. Tolonglah jangan buat kami jadi depresi.
Salah seorang guru lulus passing grade juga bersurat, “Kami guru lulus passing grade berjuang bersama dan lulus bersama namun harus kecewa lagi karena banyak guru yang telah Bapak janjikan dapat formasi, nyatanya tidak dapat penempatan.
Tahun lalu di Medan Bapak mengatakan guru lulus PG datanya akan masuk database dan akan dapat formasi di 2022. Kembali lagi Pak, hati kami dipatahkan. Mana Kemendikbud yang katanya menjadi rumah bagi guru-guru? Nyatanya hanya menjadikan kami korban program PPPK yang belum matang.
Fikri mengatakan, surat-surat yang ditujukan kepada Menteri Nadiem tersebut sudah ia teruskan. “Saya sudah teruskan surat-surat tersebut ke mas menteri, semoga mau membaca dan mencari solusi buat mereka. Saya akan terus menyuarakan ini kalau memang belum ada penyelesaiannya dari Kementerian,” ujar anggota dewan dari PKS ini usai Rapat Paripurna di DPR RI. (**)
