Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi yang mewakili Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi di Jenewa, Swiss, pada Senin,11/3/2024.(Foto:Humas).
JAKARTA, Pewartasatu.com –Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Tingkat Tinggi di Jenewa, Swiss, pada Senin (11/3/2024). Dalam pertemuan tersebut, pembahasannya berfokus pada tantangan dan peluang digitalisasi, termasuk kecerdasan buatan (AI) dan manajemen algoritma untuk dunia kerja.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi yang mewakiili Pemerintah Indonesia menekankan pentingnya kebijakan adaptif di era digitalisasi.
“Indonesia berkomitmen terhadap kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif dan memahami pentingnya mengadopsi kemajuan teknologi sambil melindungi hak dan kesejahteraan angkatan kerja,” ucap Sekjen Anwar.
Sekjen Anwar mengatakan bahwa digitalisasi telah merevolusi pasar tenaga kerja, mengubah organisasi kerja, struktur pekerjaan, dan sifat pekerjaan itu sendiri. Digitalisasi, lanjutnya, memberikan peluang untuk efisiensi dan peningkatan produktivitas.
Ia pun menyatakan bahwa Indonesia telah secara proaktif menerapkan kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif sebagai respons atas tantangan digitalisasi. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan pengembangan berkelanjutan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja bahwa pekerja dilengkapi dengan keahlian dan kompetensi yang diperlukan untuk berkembang dalam ekonomi digital.
“Ini penting untuk menciptakan kebijakan inklusif yang mempromosikan manajemen talenta dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua individu untuk berkontribusi pada angkatan kerja,” ucapnya.
Pada forum teresebut, Indonesia menganjurkan kerangka regulasi yang melindungi hak karier individu pekerja, memastikan martabat mereka, pemenuhan diri, dan perlakuan yang adil di era digital.
Selain itu, Indonesia juga mengajak semua bangsa untuk bergabung dalam upaya ini untuk menciptakan masa depan kerja yang inklusif, tangguh, dan adil bagi semua.
Sebagai informasi, pada pertemuan tersebut melibatkan para ahli terkemuka. Keterlibatan para ahli bertujuan untuk memberi informasi kepada Badan Eksekutif (GB) ILO tentang perkembangan terbaru dan memberikan ide-ide untuk penelitian dan diskusi lebih lanjut.(***)
