JAKARTA, PEWARTASATU.COM — Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dr Hj Hetifah Sjaifudian berharap pemberian beasiswa Program Indonesia Pintar (PIP) dapat berjalan lebih efektif. Soalnya, anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran (TA) 2021 cukup besar.
Hal tersebut disampaikan politisi senior Partai Golkar ini dalam Rapat Dengar Pendapar (RDP) dengan Kemendikbud mengenai pembahasan anggaran Kemendikbud TA 2021 di Ruang Rapat Komisi X DPR RI Gedung Nusantara I Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (14/9).
RDP digelar secara fisik dan virtual, dengan agenda membahas anggaran Sekretariat Jenderal (Setjen) dan Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK). Pemaparan disampaikan Sekjen Kemendikbud, Ainun Naim dan Dirjen GTK, Iwan Syahril. Pagu anggaran yang diajukan Kemendikbud Rp 32,01 triliun untuk Setjen dan Rp 2,863 triliun buat Dirjen GTK.
“Karena anggaran sangat besar, saya harap programnya benar-benar tepat guna dan tepat sasaran. Apa yang menjadi evaluasi terbesar 2020 harus diperbaiki 2021, terutama terkait koordinasi kepada bank penyalur, harus lebih ditingkatkan agar prosesnya memudahkan masyarakat,” kata Hetifah.
Wakil rakyat dari Dapil Kalimantan Timur itu juga meminta Kemendikbud dapat meningkatkan lagi sosialisasi terkait pemberian Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah. Selama ini memang terdapat citra bahwa mendaftar ke perguruan tinggi itu mahal, sehingga banyak anak-anak yang dari awal sudah menyensor diri dan takut untuk mendaftar.
“Semoga 2021, kita dapat lebih mensosialisasikan lebih maksimal bahwa ada beasiswa KIP kuliah dari pemerintah, sehingga tidak ada anak yang berhenti meneruskan pendidikannya hanya karena masalah biaya,” ujar Hetifah.
Pada kesempatan tersebut, Hetifah yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar 2020-2025 ini juga menyinggung terkait bantuan pulsa yang diberikan Kemendikbud kepada siswa dan guru. Dari data dapodik, masih ada 16,8 juta atau 23 persen siswa yang belum mendaftarkan telepon genggamnya.
“Jadi asumsinya, mereka belum punya hp. Harus kita pikirkan bagaimana membantu mereka. Sebaiknya ada pengajuan bantuan dari Kemendikbud agar kekhawatiran kita mengenai putus sekolah tidak terjadi,” ucap dia.
Kepada Dirjen GTK, Hetifah mengharapkan di masa pandemi Covid-19 ini sebaiknya ada program perlindungan sosial bagi stakeholder pendidikan terdampak. Sebagai contoh, di Kemenparekraf ada bantuan lauk siap saji untuk para pelaku parekraf yang kegiatan ekonominya terdampak pandemi.
“Dari Kemendikbud juga sebaiknya mengalokasikan anggaran untuk bantuan sejenis, misalnya untuk guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan guru honorer, karena mereka juga terdampak cukup besar,” demikian Dr Hj Hetifah Sjaifudian. (fandy)