Tampilan maket IKN di Penajam Utara, Kalimantan Timur.//Foto: Kemenpu
JAKARTA. Pewartasatu.com — Mayoritas masyarakat Indonesia atau 57,3 persen dari sampel yang disurvey menyatakan tak setuju iku kota negara (IKN) segera pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Alasannya, selain karena alasan biaya yang lebih baik dimanfaatkan untuk menangani masalah-masalah di tanah air, juga karena pembangunan IKN dinilai tergesa-gesa dan keberadaan DKI Jakarta yang masih layak.
Demikian hasil survey Institute for Democracy & Strategic Affairs Indostrategic (Indostrategic) yang diumumkan Jumat petang (14/7).
Survey dilakukan tanggal 9-20 Juni 2023.
Metode yang digunakan Multi-Stage Random Sampling dengan melibatkan sampel 1400 responden di 38 provinsi yang meliputi 84 Dapil di seluruh Indonesia. Survey juga dilakukan melalui face to face interview dan Margin of Error (MoE) 2,62 persen.
Menurut Direktur Eksekutif Indostrategic, Khoirul Umam, konferensi pers secara virtual, jumlah responden yang kurang dan tidak setuju IKN pindah mencapai 57,3 persen. Sedang yang menyatakan setuju dan sangat setuju IKN pindah menapai 40,1 persen.
Umam merinci, 16,5 persen masyarakat merasa perpindahan IKN belum mendesak dalam waktu dekat dan 8,2 persen menilai Jakarta masih pantas menjadi ibu kota negara.
Sebelumnya (10/7-23), kelanjutan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kaltim menurut hasil survey yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, menunjukkan kecenderungan tampaknya mempengaruhi pilihan masyarakat pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Direktur LSI JA Hanggoro Doso Pamungkas awalnya menjelaskan,sebanyak 47,3 persen publik setuju IKN dipindah, dan yang tidak setuju 43,7 persen, serta yang tidak menjawab 9 persen.
Yang menarik, dari total publik yang setuju pindah IKN, pemilih Prabowo Subianto sebayak 39,3 persen. Lalu, pemilih Ganjar Pranowo sebesar 37,7 persen. Sedangkan, pemilih Anies Baswedan sebesar 14 persen. Kemudian, tak menjawab 9 persen.
Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan hasil survey Indostrategic yang menyebut 57,3 persen masyarakat tak setuju IKN pindah? Ada korelasi dengan pemilih Anies Baswedan, Ganjar atau Prabowo?**