Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo mendampingi Presiden Jokowi meninjau ladang jagung di kawasan food estate di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua//Foto: dok/Setpres
JAKARTA. Pewartasatu.com — Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membantah kritik PDI Perjuangan (PDIP) soal food estate Presiden Joko Widodo yang gagal dan menjadi kejahatan lingkungan.
“Enggak, (food estate) kita normal, seperti apa yang ada,” bantah Pembantu Presiden Jokowi itu usai Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (16/8).
Syahrul menegaskan program lumbung pangan ala Jokowi itu sama sekali tidak bermasalah. Ia menyebut kritik-kritik di luar sana keliru.
“Food estate enggak ada masalah. Food estate (kejahatan lingkungan) yang mana dulu? Bukan di kita (Kementerian Pertanian), bukan di kita, salah. Kalau di kita aman, jalan baik sesuai dengan aturan,” tutupnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sebelumnya mengatakan proyek food estate mangkrak dan diduga disalahgunakan. Menurutnya, proyek-proyek itu kini hanya berimbas pada penebangan hutan yang tak berbuah apapun.
Kritik ini sekaligus respons Hasto soal dugaan aliran dana hasil kejahatan ke kas partai politik. Ia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) turun tangan menelusuri dugaan tersebut.
“Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” ujar Hasto di Bogor, Selasa (15/8).
“Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega (Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri) sangat menaruh perhatian,” sambungnya.
Food estate memang salah satu ide besar Presiden Jokowi sejak awal periode kedua kekuasaannya. Proyek ini berada di bawah kendali Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.
Bahkan, dalam praktiknya banyak petinggi kementerian/lembaga (K/L) terlibat, termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.
Proyek lumbung pangan ini tersebar di berbagai daerah, mulai dari Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Papua.**
Sumber: CNN