JAKARTA, Pewartasatu.com – Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah membuat terobosan Pembangunan jalan Trans Papua dengan total panjang 3.462 kilometer.
Hingga Agustus 2021, dari total panjang tersebut, saat ini jalan yang telah tembus 3.446 km, dengan kondisi teraspal sepanjang 1.733 km, belum teraspal 1.712 km dan belum tembus 16 km.
Sementara dari infrastruktur energi kelistrikan PLN, keberhasilannya dapat dilihat dari meningkatnya rasio elektrifikasi.
Rasio elektrifikasi Provinsi Papua yang sebelumnya pada tahun 2013 hanya sebesar 30,48 persen, melesat hingga menjadi 77 persen di tahun 2018. Dan tahun 2021 untuk Papua 94,55 persen dari target 100 persen pada 2022.
Menurut staf khusus Menteri Perhubungan urusan ekonomi dan investasi transportasi Prof Wihana Kirana Jaya, peningkatan ini dirasakan di daerah pedesaan seperti yang diamanatkan Presiden secara langsung. Yakni, saat kunjungan beliau ke Papua beberapa tahun ini.
“Untuk masalah tingkat kemiskinan Provinsi Papua, turut mengalami penurunan sedangkan kualitas hidup rakyat mengalami peningkatan. Berdasarkan data, di tahun 2013 angka kemiskinan mencapai 31,13 persen, namun kemudian menurun di angka 27,38 persen di tahun 2021,” katanya pada konferensi Analisis Papua Straegis di Biak, yang dikutip Sabtu (07/5/2022).
Selain itu, kata dia, pada tahun 2021 besaran produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) Provinsi Papua telah mencapai Rp235,34 triliun.
“Pemerintah terus berupaya mengotimalkan pembangunan untuk rakyat Papua sehingga merasakan keadilan sebagaimana dinikmati masyarakat wilayah lainnya di Indonesia,” ujarnya
Lebih jauh ia mengatakan, keberhasilan pembangunan di Provinsi Papua seharusnya bisa menjadi tolok ukur karena besarnya perhatian pemerintah untuk masyarakat di tanah Papua.
Memang bukan perkara mudah untuk mewujudkan berbagai program pembangunan di Papua yang wilayahnya tiga kali luas pulau Jawa.
“Tak hanya jalan Trans di Papua yang dibangun pemerintahan Presiden Jokowi-Ma’ruf Amin namun juga akses jalan menuju di perbatasan negara tetangga Papua Nugini,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut dia, juga dibangun dermaga atau pelabuhan baru serta merevitalisasi pelabuhan lama guna memperkuat angkutan tol laut untuk membantu masyarakat Papua dalam memenuhi kebutuhan pokok murah dan terjangkau.
“Termasuk revitalisasi berbagai bandar udara sebagai jembatan distribusi barang untuk meningkatkan ekonomi masyarakat lokal,” ucapnya.
Ia juga menyampaikan, bahwa beragam produk yang dulunya sulit ditemukan di Papua, kini menjadi lebih mudah dipasarkan ke masyarakat karena adanya konektivitas sektor perhubungan.
“Pembangunan sarana transportasi sektor perhubungan masih menjadi perhatian pemerintah melalui Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Kebijakan pemerintah membangun sektor perhubungan di Papua, karena masyarakat di pegunungan Papua yang hidupnya sangat bergantung kepada koneksitas transportasi udara.
“Jajaran Kemenhub juga terus membangun sejumlah fasilitas bandara di Papua supaya masyarakat bisa merasakan kemudahan seperti halnya warga Indonesia lainnya di pulau Jawa, Sumatera dan Kalimantan,” katanya.
Pembangunan bandara di pegunungan Papua dilakukan Kementerian Perhubungan juga sangat mendukung kebijakan bahan bakar minyak (BBM) Satu Harga di seluruh wilayah Papua.
Sebelum kebijakan BBM Satu Harga diterapkan, harga BBM Rp 50.000 per liter hingga Rp 100 ribu/liter.
Dengan kebijakan BBM Satu Harga diberlakukan pemerintah saat ini masyarakat di Papua bisa membeli BBM Rp 6.500/liter sama dengan daerah lain di Indonesia.
Konektivitas wilayah dan mobilitas penduduk antarpulau di Papua diwujudkan melalui penyelenggaraan angkutan laut dan/atau udara.
Wilayah Papua yang memiliki karakteristik bentang alam berupa gunung, pegunungan,hutan belantara dan pesisir lautan mengakibatkan akses ke wilayah pedalaman jauh lebih mudah dicapai menggunakan moda transportasi udara.
Saat ini terdapat kurang lebih sebanyak 389 lapangan terbang yang tersebar hampir di seluruh Kabupaten dan distrik Provinsi Papua
Tantangan terbesar penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Papua adalah terbatasnya infrastruktur transportasi yang lancar dan murah, yang memungkinkan rakyat dan pemerintah melaksanakan kegiatannya dengan efektif dan efisien.
Sementara itu, Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Prof Poppy Rupaidah PhD mendukung upaya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan membangun konektivitas antar daerah di kabupaten/kota Provinsi Papua.
“Dengan terhubungnya transportasi di Papua bukti adanya keberhasilan pembangunan dilakukan pemerintah melalui Kementerian Perhubungan,” ujar Prof Poppy pada konferensi APS 1 di Biak melalui zoom meeting.
Selain bidang perhubungan, pemerintah daerah juga harus terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat di Provinsi Papua dengan memberikan kesempatan belajar ke berbagai universitas dan perguruan tinggi kepada anak-anak asli Papua.
“Pembangunan SDM di Papua menjadi perhatian serius karena merekalah yang akan mengelola dan memberdayakan potensi sumber daya alam untuk digunakan bagi kesejahteraan rakyat di Papua,” ungkap Prof Poppy.
Ada beberapa kendala pembangunan infrastruktur perhubungan di antaranya luasnya wilayah Provinsi Papua khususnya jika dibandingkan dengan penduduknya yang bermukim secara terpencil dan terpencar.
Permasalahan lain dihadapi pemerintah membangun infrastruktur transportasi Papua mahalnya ongkos dikarenakan letak geografis Papua yang sangat sulit khususnya di pegunungan tengah Papua yang terjal serta kawasan rawa dan tanah gambut di bagian selatan.
Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Lous Dea Calvin Rimayom mengatakan, konferensi APS Papua tahun 2022 membahas tiga hal yang menjadi sorotan di antaranya Papua Bisnis Forum, Forum Transportasi Papua dan Forum Masyarakat Adat Agama.
Dengan demikian, implementasi UU Nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan otonomi khusus dan Inpres percepatan pembangunan Papua diharapkan benar-benar dapat diwujudkan kepada masyarakat di tanah Papua.
Sesuai kesimpulan APS, bahwa sektor pembangunan transportasi masih menjadi kebutuhan strategis bagi masyarakat di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Sejalan dengan program konektivitas transportasi di Papua sebagai implementasi dari ‘Nawa Cita’ mulia pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. (**)
