kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor.saat memberikan sambutan di acara Edukasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Pekerja Bukan Penerima Upah” di Padang, Sumatera Barat pada Jumat ,8/9/202.(Foto)
JAKARTA, Pewartasatu.com – Kementerian Ketenagakerjaan menggelar
kegiatan bertajuk “Edukasi Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Pekerja Bukan Penerima Upah” di Padang, Sumatera Barat pada Jumat (8/9/2023). Kegiatan ini sebagai upaya meningkatkan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan sektor informal.
“Kegiatan ini sebagai salah satu upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial, serta perluasan cakupan kepesertaan dalam rangka memberikan perlindungan bagi pekerja di sektor informal,” kata Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor.
Wamenaker mengemukakan, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan secara nasional pada Juli 2023, jumlah kepesertaan sebanyak 37,40 juta tenaga kerja dengan rincian peserta penerima upah (PU) sebanyak 31,05 juta dan peserta bukan penerima upah (BPU) sebanyak 6,35 juta tenaga kerja. Khusus untuk kepesertaan di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Juli 2023 sebanyak 683.000 tenaga kerja, dengan rincian peserta PU sebanyak 506.812 tenaga kerja dan peserta bukan penerima upah sebanyak 176.192 tenaga kerja.
Sedangkan data Badan Pusat Stastik per Februari 2023 di Provinsi Sumatera Barat, jumlah angkatan kerja sebanyak 3 juta orang, dan penduduk yang bekerja sebanyak 2,82 juta orang dengan rincian bekerja di sektor formal sebanyak 1,08 juta dan bekerja di sektor informal sebanyak 1,74 juta orang.
Ia mengatakan, dari data tersebut menunjukkan bahwa penduduk yang bekerja di sektor informal lebih banyak dari pada di sektor formal, namun cakupan kepesertaan pada BPJS Ketenagakerjaan untuk sektor informal masih sangat rendah, yaitu baru sebanyak 10,13% yang sudah terlindungi dengan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurutnya, berbagai tantangan dan kendala dalam pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya di sektor informal antara lain karena masyarakat belum mengenal BPJS Ketenagakerjaan, dan masih salah memahami bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan hanya untuk pekerja formal atau pekerja di perusahaan.
Selain itu, kesadaran dan kemauan untuk mendaftar pada program jamsos ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal masih sangat rendah dikarenakan rendahnya pemahaman tentang pentingnya perlindungan jaminan sosial.
“Ini menjadi tantangan bagaimana upaya kita semua untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan kemauan pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan agar memiliki perlindungan di saat melakukan pekerjaan,” ucapnya.
*Biro Humas Kemnaker*
