Ketua DEPIDAR XXV SOKSI Papua, Willem Frans Ansanay (WFA) dengan latar belakang lokasi tambang di Raja Ampat Papua Barat Daya
JAYAPURA,Pewartasatu.com — Ketua DEPIDAR XXV SOKSI Papua, Willem Frans Ansanay (WFA), angkat bicara keras menyikapi polemik tambang nikel di Raja Ampat yang tengah disorot publik.
Dalam keterangannya di depan wartawan, ia menyatakan dukungan penuh atas langkah cepat dan tegas Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang memerintahkan penghentian sementara aktivitas tambang PT GAG Nickel untuk kepentingan investigasi menyeluruh.
“Tindakan Menteri Bahlil itu patut kita acungkan jempol. Di tengah hiruk-pikuk tudingan liar dan opini sesat yang menyerangnya, dia memilih jalur konstitusional dan administratif dengan menghentikan sementara operasi tambang untuk investigasi menyeluruh. Ini bukti keberanian dan integritas,” tegas Willem Frans Ansanay, Senin (9/6),
WFA menyoroti bahwa banyak tudingan terhadap Bahlil bersifat politis dan tidak berdasar.
Menurutnya, informasi yang valid menunjukkan bahwa izin operasi tambang PT GAG Nickel sudah diterbitkan jauh sebelum Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM.
Faktanya, lanjutnya, PT GAG Nickel sudah memegang izin tambang sejak lama sebelum Bahlil menduduki kursi menteri. Jadi sangat tidak masuk akal jika ada yang menuduh dia sebagai aktor utama dalam pembukaan tambang ini.
“Tuduhan itu ngawur, tidak berdasar, dan jelas bermuatan politik murahan,” ujarnya.
Data dari Kementerian ESDM menunjukkan bahwa kegiatan eksplorasi PT GAG di Raja Ampat telah berlangsung sejak era menteri-menteri sebelumnya, dengan sejumlah revisi izin lingkungan dan operasi sejak awal 2010-an.
Salah satu hal yang menurut WFA harus diapresiasi adalah keberanian Menteri Bahlil dalam mengambil keputusan menghentikan sementara aktivitas tambang, sebuah langkah yang jarang diambil pejabat tinggi di tengah tekanan publik dan kepentingan investasi.
“Beliau tidak sembunyi, tidak lempar tanggung jawab, tidak cari selamat. Justru beliau menghadapi langsung dan memerintahkan investigasi. Ini baru pemimpin. Bandingkan dengan pejabat yang hanya diam saat rakyat ribut soal tambang,” cetusnya.
Ia menegaskan bahwa investigasi ini adalah momentum untuk mengaudit seluruh aspek legalitas, dampak lingkungan, dan keterlibatan masyarakat adat dalam proyek-proyek tambang di Papua Barat Daya.
Lebih jauh, Ketua SOKSI Papua ini juga memperingatkan keras pihak-pihak tertentu yang mencoba menggunakan isu tambang Raja Ampat sebagai alat untuk menjatuhkan reputasi tokoh Papua seperti Bahlil Lahadalia.
“Ini bukan hanya sekadar soal tambang, ini soal harga diri orang Papua. Bahlil bukan menteri karbitan, beliau hadir dari bawah, dari rakyat, dan tahu betul bagaimana harus bertindak. Jika ada yang coba menjatuhkannya dengan fitnah, kami dari Papua akan berdiri di depan membela beliau,” tegasnya.
Ia meminta agar media nasional berhenti memelintir informasi dan mengadu domba antarkelompok, serta mendorong publik agar menunggu hasil resmi investigasi yang sedang dilakukan oleh Kementerian ESDM.
WFA mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, aktivis lingkungan, dan tokoh adat untuk mengawal proses investigasi dengan sikap kritis namun adil.
Ia juga menyerukan agar aparat penegak hukum turut memantau jika ada pelanggaran hukum dalam aktivitas pertambangan PT GAG, namun bukan dengan menjatuhkan secara serampangan.
“Kita jaga Raja Ampat, kita jaga Papua, dan kita jaga kehormatan bangsa ini. Tapi jangan kita tumbalkan tokoh-tokoh Papua hanya karena agenda politik elit yang tidak rela melihat orang timur bersinar di kancah nasional,” pungkasnya. (**)
