JAKARTA, PEWARTASATU.COM — Wakil Sekretaris jenderal Partai Demokrat, Jovan Lattuconsina mengatakan terkait dengan pelaksanaan Pilkada di 270 Kabupaten/Kota, semua elemen partai dituntut kompak dan komitmen dengan keputusan partai.
Bagi kader yang melanggar komitmen dan berseberangan dengan kebijakan partai, maka keanggotaannya akan ditinjau kembali.
“Semua jajaran harus kompak dan mengamankan keputusan dan kebijakan partai. Tugas kami adalah membina tetapi jika melakukan pelanggaran, maka mau tidak mau kader bersangkutan akan menerima sanksi berat dengan kata lain ‘dibinasakan‘” Ujar Jovan beberapa saat lalu di gedung DPP PD di Jakarta.
Ibarat gayung bersambut, sinyalemen yang dilontarkan Wakil Sekjen Partai Demokrat itu direspon positif oleh Plt. Ketua Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Sula Maluku Urara, Ajrin Duwila yang dikabarkan menerbitkan Surat Pemecatan dari keanggotaan Partai Demokrat kepada Ricardo Hongarta, yang juga tercatat sebagai anggota DPRD Kabupaten Sula.
Ricardo juga dikenal sebagai keluarga dekat dari Bupati Kepulauan Sula, Hendrata Thes yang juga Ketua DPD PD Provinsi Maluku Utara. Bahkan keluarga besar Ricardo diketahui sebagai penyandang dana terbesar saat Hendrata Thes maju pada Pilkada lima tahun lalu.
Plt. Ketua DPC PD Kepulauan Sula, Ajrin Duwila ketika dikonfirmasi membenarkan adanya pemecatan itu. “Benar, saya baru saja selesai rapat pleno DPC PD Kepulauan Sula untuk pemecatan Ricardo,” tegas Ajrin.
Bukan hanya Ricardo yang dipecat, lanjut Ajrin, melainkan ada enam anggota lainnya yang terbukti melanggar aturan dan ketentuan partai juga kami pecat. ke-enam anggota itu masing-masing Bahrun Sangaji, Umar Naipon, Marifa Fataruba, Julfi Umasangaji, Tamsil Kaunar, dan Nurain Tukuboya. “Setiap kader yang membelot akan menerima sanksi tegas dari partai,” tegas Ajrin.
Partai Demokrat Kabupaten Kepulauan Sula mengambil langkah memecat tujuh kader partai itu karena terbukti tidak mendukung pasangan Hendrata Thes – Umar Umarbaihi pada Pilkada kali ini. Padahal mereka adalah pendukung fanatik Hendrata saat bertarung di Pilkada sebelumnya.
“Ada fakta lapangan yang cukup yang mengindikasikan mereka tidak mendukung keputusan partai. Karena mereka berdasarkan hasil konsultasi dengan pimpinan DPD, saya jalankan mekanisme partai dan memecat mereka dari kader partai.”
Langkah pemecatan ini masih akan berlanjut dengan pemecatan-pemecatan berikut karena diindikasikan masih ada kader yang melanggar ketentuan partai. (opa)