Jontor pemerintah Jokowi dihantam bertubi tubi penolakan kompor induksi. Penolakan datang paling kencang dari kalangan DPR. Dari rakyat mah senang senang aja dapat kompor gratis. Kalau gagal pake bisa dijual lagi.
Padahal Jokowi sudah gembor gembor di G20 siap melakukan transisi energi. Meninggalkan energi fosil terutama energi fosil yang masih di subsidi oleh negara.
Lips servis pemerintah juga dilakukan dengan membeli ribuan Mobil listrik buatan korea, Jepang dan China untuk perhelatan G20 nanti, tapi tak tampak mobil listrik ESEMKA andalan pemerintah. Ini tampak sebagai langkah luar biasa untuk transisi ke energi listrik.
Tapi sungguh garing, kalau kendaraan di jalan transisi, tapi rumah tangga tidak transisi. Energi rumah tangga masih dipasok elpiji dalam jumlah besar tanpa alternatif yang saling melengkapi dengan energi lain.
Maka diambillah langkah kebijakan kompor induksi oleh Presiden Jokowi didukung menteri ESDM. Cocok juga kompor induksi bisa sedikit menghemat elpiji. Langkah pertama masyarakat mendapat kompor induksi gratis. Jadi kalau emak emak dapat kompor induksi gratis maka bisa mengurangi konsumsi elpji. Kalau mau masak rendang silakan pake elpiji, tapi kalau masak air sesekali pake kompor induksi gratis.
Namun langkah langkah lips servis ini langsung dihajar jurus tendangan bibir yang datang bertubi tubi dari DPR. Pemerintah langsung Jontor, keok dan KO langsung menghentikan kompor program induksi. Ini G20 langsung tau bahwa pemerintah cuma lips servis.
Sebetulnya boleh boleh saja menggunakan energi fosil, negara lain juga masih menggunakannya, nanti telah dikasih batas waktu dua tahap, 2030 dan 2050 batas akhir penghinaan energi fosil. Masih ada waktu 30 tahun lagi.
Tapi bagi G20, alangkah menjijikkan jika sebuah negara malah mensubsidi energi fosil, sementara negara yang lain dituntut melakukan transisi energi. Jadi negara yang mensubsidi energi fosil ini melakukan pelanggaran dua kali yakni ngotot menggunakan energi fosil dalam jumlah besar dan ngotot memberikan subsidi dalam jumlah besar.
Indonesia impor elpiji lebih dari Rp.100 triliun setahun dan APBN memberikan subsidi Rp.130-150 triliun setahun. Subsidi ini dinikmati oleh jejaring bisnis elpiji yang menggurita di tanah air, dari senayan hingga Medan merdeka.
Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi/Peneliti AEPI