JAKARTA, Pewartasatu.com — Pemerhati politik Emha Hussein Al Phatani mengatakan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Jend (Purn) Moeldoko dan Jhonni Allen Marbun ke Mahkamah Agung mewakili kader Partai Demokrat peserta Kongres Luar Biasa (KLB) tahun 2021.
KLB adalah upaya hukum murni yang sudah ditempuh sejak 2021 pasca pengumuman Menkumham tentang penolakan hasil KLB.
“PK adalah hak warga negara dalam mencari keadilan. Jadi tidak ada yang aneh dalam upaya tersebut, ” Ujar Emha.
Dia bahkan secara gamblang menyebutkan bahwa KLB yang dilaksanakan oleh kader PD selaras dengan UU tentang Parpol yang menyebutkan bahwa Kongres atau KLB atau sebutan lainnya adalah sarana pengambilan keputusan tertinggi dalam sebuah parpol, sehingga jika ada pihak-pihak yang menyebutkan hal itu sebagai pelanggaran konstitusi adalah sebuah kekeliruan.
Terkait tudingan yang menyebutkan bahwa PK KLB bertujuan untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan, Emha mengatakan tudingan itu sangat naif dan tidak berdasar sebab upaya hukum ini sudah ditempuh sejak 2021.
“Kalau kebetulan PK diajukan bertepatan dengan deklarasi Anies Baswedan yang didukung Nasdem, PKS dan Demokrat adalah suatu kebetulan semata, jauh dari rekayasa, ” Analisis Emha.
Sekarang ini, ujarnya, masyarakat bisa menilai dengan kasat mata bahwa upaya penjegalan Anies bukan dilakukan oleh PD KLB melainkan oleh kelompok AHY yang bermanuver ke PDIP melalui pertemuan AHY dan Puan Maharani.
Sejauh ini, lanjut Emha, PD tengah berupaya keras agar Anies mau memilih AHY sebagai wakilnya. Namun nama yang sudah ada di kantong Anies tidak juga dikeluarkan oleh Anies sampai dia berangkat menunaikan ibadah haji. Padahal PD sangat berharap agar AHY-lah yang ditunjuk sebagai wakil Anies.
Karena kelambanan itu, sepertinya PD akan banting setir dan dengan pola lama yang sering dipakai Cikeas yakni memelas mulai mencari simpati Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Seperti diketahui bahwa PDIP telah mendeleklarasikan Ganjar Pranowo sebagai Bacapresnya. Dan belum menetapkan siapa bakal calon wapresnya.
Emha Hussein mengatakan manuver politik adalah hal yang wajar dalam sebuah partai politik. Tetapi untuk mencapai tujuannya harus mendiskreditkan kelompok tertentu adalah sebuah tindakan yang sangat memalukan. “Mencoreng wajah sendiri, ” Pungkas Emha.(**)
