Pewartasatu.com – NTB – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian bersama menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 sebagai program padat karya yang dapat berguna untuk pemulihan usaha mikro kecil menengah (UMKM) di tengah pandemi covid-19. Hal tersebut dikatakan Mendagri pada saat rapat komite penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi Nasional yang dipimpin oleh Menko Perekonomian melalui media Zoom di NTB, Senin (21/07/2020).
Pada kesempatan tersebut, Mendagri mengakui telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani perihal anggaran APBD untuk KPU dan Bawaslu yang sudah 85% dicairkan. Adapun, bantuan dari APBN sekitar 960 Miliar untuk setiap KPUD dan seluruh Bawaslu. Pada tahap kedua nanti akan dicairkan juga sekitar 3 Triliun dan tahap terakhir 1 Triliun. Secara keseluruhan jumlahnya berkisar 15 Triliun. APBN sendiri 5 Triliun dan ditambah dari biaya yang akan dikeluarkan oleh peserta untuk Pilkada ini sekitar 20 Triliun yang akan tersebar 60% untuk isentif atau penyelenggara. Sementara itu, 40% untuk pembelian alat Pilkada maupun alat untuk penanganan covid-19 seperti masker dan lain-lain.
“Ini akan bisa berdampak dua yang pertama adalah bisa untuk membangkitkan UMKM, masker dan lain lain misalnya kertas, tinta dan disisi lain juga akan bermanfaat untuk menangani covid-19 karena nanti akan digunakan untuk pembelian Alat perlindungan covid. Bahkan kontestan sudah kita minta boleh menggunakan alat peraga, masker atau hand sanitizer dengan gambar mereka atau nomor pilihan mereka sehingga ini akan menimbulkan gerakan massif,” tuturnya.
Adapun, Mendagri meminta bantuan dan kerjasama yang baik antar pihak penyelenggara, peserta maupun masyarakat luas agar menggunakan kesempatan ini sebagai momentum gerakan melawan Covid-19. Isu atau tema yang ingin di angkat adalah peran kepala daerah dalam rangka penanganan covid-19 dan dampak sosial ekonominya. Ini diharapkan akan menjadi pertarungan bagi mereka untuk semua daerah bergerak maksimal agar kurva dapat dikendalikan.
“Pemerintah pusat saja akan sulit mengendalikan rakyat karena kita menggunakan sistem demokrasi desentralisasi sehingga peran kepala daerah menjadi sangat penting di momentum ini. Ketika Pilkada ini mereka kepala daerah 270 daerah incumbent akan bertanding dan kontestan lain kita harapkan mereka betul-betul terpacu untuk menyelesaikan covid-19 bukan menjadi media penularan,” ujarnya.
Puspen Kemendagri
