Kesibukan di Media Center Pemprov Papua saat mengikuti Rakor Pengendalian Inflasi secara luring dan daring yang dipimpin Mendagr Tito Karnavian, Senin (27/2). //Foto: laman papua.go.id
JAYAPURA. Pewartasatu.com — Mendagri Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi Rutin membahas langkah konkret pengendalian inflasi pusat dan derah secara luring dan daring, Senin (27/2). Rakor ini diikuti oleh seluruh Gubernur, kementrian dan lembaga terkait, Tim TPID Daerah, Badan Pangan Nasional dan Kasatgas Pangan.
Dalam kesempatan itu Tito menyatakan,pada Minggu ke-4 Februari 2023 ini kecenderungan kenaikan inflasi masih di picu oleh adanya fluktuasi harga beberapa komoditas yang cenderung tinggi seperti, cabai merah, beras, bawang merah dan minyak goreng serta beberapa komoditas penyerta seperti daging dan telur ayam termasuk juga ikan.
Indikator penyebab tingginya angka inflasi minggu keempat Februari 2023, untuk kenaikan harga beras disebabkan karena tidak bersamaanya panen raya yang menyebabkan tidak meratanya distribusi beras ke tingkat konsumen. Sementara tingginya harga aneka cabe dipicu oleh tingginya curah hujan sehingga menghambat aktivitas tanam ulang petani.
Kenaikan harga bawang merah dipicu oleh ketersedian dan pasokan import yang terlambat, kenaikan harga minyak goreng juga di picu oleh penyaluran DMO ( domestic Market Obligation ) ditingkat distibutor.
Sebelumnya, Rakor Rutin ini juga membahas 7 (tujuh) arahan Presiden pada Rakernas APPSI, 23 Februari 2023 lalu, yang meliputi peningkatan konsumsi dan belanja masyarakat, hilirisasi produk, ketersediaan pangan, belanja produk dalam negeri, peningkatan iklim investasi dan penurunan angka stunting.
Tito karnavian juga memberikan arahan menyangkut usaha – usaha yang dapat dilakukan seperti :
1. Melakukan monitoring kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Pelaksanaan rapat TPID (rutin, mingguan) oleh sekda dan satgas pangan
3. Intervensi pengendalian tarif;
4. Melakukan terobosan pendistribusian Minyak Kita melalui peningkatan DMO serta mendistrbusikan Minyak Kita langsung ke pasar rakyat;
5. Pemda membantu subsisdi transportasi distribusi ke daerah daerah terpencil;
6. Melakukaan koordinasi melalui daring kepada seluruh kadis pertanian di daerah, untuk memantau komoditi komoditi yang bisa menyumbang inflasi.(bawang merah, cabai, beras, daging ayam ras, ) termasuk berkoordinasi dengan Bulog dan BPS;
7. Mengantisipasi musim hujan yang berpengaruh kepada produksi;
8. Meyakinkan para produsen untuk memproduksi minyak goreng sesuai DMO;
9. Mengemas minyak curah dengan kemasan yang lebih menarik sehingga mempengaruhi daya beli masyarakat;
10. Menkoordinasikan dengan baik stok beras, sehingga bisa didistribusikan;
11. Mensosialisasi makanan pokok bukan beras sebagai subtitusi beras di daerah daerah tertentu;
12. Melakukan intervensi pemerintah melalui Badan Pangan Nasional, Satgas Pangan dan tim terkait melalui Indeks Kenaikan Harga Pangan;
13. Melakukan rapat Inflasi TPID dengan Kepala Daerah (Bupati/Walikota/Gubernur) secara Rutin dan terjadwal.
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra, Pemrpov Papua Suzana Wanggai, S.Pd, M.Soc.Sc yang mewakili Gubernur Papua usai rapat tersebut memberikan perhatian khusus dan mengarahkan pada SKPD Teknis Rumpun Ekonomi, Perwakilan Bank Indonesia dan BPS Provinsi Papua untuk menyikapi laju peningkatan inflasi tersebut dengan melakukan rapat penanggulangan inflasi secara terjadwal dengan melibatkan Baznas dan Dinas Sosial.
Koordinasi antar grup Whatsapp yang terlibat dalam TPID juga perlu terus berjalan dan ditingkatkan sehingga bisa lebih informatif.
Pada kesempatan yang sama, Zusana juga memberikan apresiasi terkait even – even kuliner yang sudah terselenggara di beberapa tempat publik yang bisa membantu UMKM melakukan peningkatan ekonomi masyarakat.
Susanna Wanggai juga mengapresiasi langkah TPID Provinsi Papua dalam mengendalikan inflasi Februari 2023, yakni melalui mekanisme Operasi Pasar berupa Wasmat Stock dan Stabilitas Harga sinergitas lapangan antara Disperindagkopnaker Papua, Dispertanian dan Pangan Papua, Satgas Pangan Polda Papua yang dilaksanakan setiap hari.
Pelaksanaan Pasar Murah, Sinergitas antara Pemerintah dan Pelaku Usaha Distribusi Bapok serta memberikan subsidi ongkos aangkut cabe rawit dari Kab. Waropen ke Kota Jayapura sebanyak 1,3 ton, yang berlanjut ke distribusi ke Pedagang Pasar Youtefa dan sekitarnya, dalam rangka pengendalian Inflasi Daerah.**