MenteriPPPA, Bintang Puspayoga (Foto: Ist)
JAKARTA, Pewartasatu.com -– Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Bintang Puspayoga mendesak negara anggota ASEAN untuk mengambil tindakan dan memperkuat kebijakan dalam mendukung kewirausahaan perempuan.
Hal disampaikan Menteri PPPA yang bertindak mewakili Presiden RI, dalam agenda pertemuan 2nd ASEAN WOMEN LEADERS’ SUMMIT 2022 yang mengangkat tema “Building A More Sustainable, Inclusive and Resilient Future: Unblocking Women’s Entrepreneurship in ASEAN” yang diselenggarakan secara virtual pada Rabu (12/10).
“Kami mendesak Negara-negara Anggota ASEAN untuk segera mengambil tindakan, memperkuat kebijakan dan tindakan transformatif, untuk mendukung ekosistem kewirausahaan perempuan, yang mencakup akses yang sama terhadap keuangan, pengembangan keterampilan, infrastruktur dan keterampilan digital dan teknologi, serta sistem pengasuhan anak yang komprehensif, dan pembelajaran dini,” tegas Menteri PPPA.
Menteri PPPA juga menegaskan pentingnya memperkuat kolaborasi dan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun daerah, untuk lebih memberdayakan perempuan.
Selain itu, membangun jaringan pengusaha perempuan yang lebih kuat, dapat bermanfaat untuk membantu memajukan partisipasi aktif perempuan dalam perekonomian.
“Mendukung Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) perempuan, berarti berinvestasi dalam pemulihan ekonomi yang inklusif dan dipercepat,” ujar Menteri PPPA.”
Hal tersebut berdasarkan fakta bahwa UMKM, yang dimiliki dan dipimpin oleh perempuan, merupakan upaya integral, untuk mencapai kesetaraan gender dalam partisipasi ekonomi. Di Indonesia, bisnis milik perempuan memiliki peran kunci dalam pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan diversifikasi ekonomi.
Pada pertemuan ini, Menteri PPPA menyatakan bahwa Indonesia mendukung Deklarasi “Membangun Masa Depan yang Lebih Berkelanjutan, Inklusif, dan Tangguh: Membuka Kewirausahaan Perempuan di ASEAN”.
Menurutnya, Deklarasi ini sangat tepat waktu dan relevan, karena ASEAN memetakan arahnya untuk Pembangunan Komunitas ASEAN periode pasca 2025, yang menjadi wadah yang tepat untuk menyoroti tantangan kompleks yang dihadapi perempuan ASEAN, termasuk dampak pandemi COVID-19 terhadap pemberdayaan perempuan.
Hal ini juga sejalan dengan prioritas yang diusung Menteri PPPA yang saat ini menjabat sebagai ketua ASEAN Minister for Women (AMMW) periode 2021 – 2024 dan keketuaan Indonesia di ASEAN 2023.
“Kami yakin, bahwa komitmen yang dibuat di sini, akan mempercepat upaya kami dalam mempromosikan kewirausahaan perempuan, dan menangani banyak masalah perempuan yang lazim terjadi di ASEAN. Kami menegaskan kembali komitmen kami, untuk terus maju dalam implementasi komitmen ASEAN tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, selama Indonesia menjadi Ketua ASEAN tahun 2023,” tegas Menteri PPPA.
Menteri PPPA kemudian mengungkapkan apresiasi dan penghargaannya kepada Ketua ASEAN, Kamboja, karena telah menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu prioritas utama ASEAN.
“Saya menyampaikan penghargaan yang tulus, kepada Ketua ASEAN, Kamboja, yang telah menempatkan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu prioritas utama ASEAN. Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN tentang Perempuan, juga berkomitmen dengan sungguh-sungguh, untuk memimpin kerjasama lintas sektor, dan kemitraan pemangku kepentingan yang lebih luas, untuk mempromosikan kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan,” tutup Menteri PPPA.
Pertemuan yang diselenggarakan secara hybrid ini, dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Kamboja, Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, sebagai tuan rumah. Turut hadir dalam acara ini, ASEAN Heads of State (HoS) / Heads of Government (HoG) dan para pemimpin perempuan negara anggota ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN, kepala badan sektoral ASEAN terkait, dan 25 provinsi di Kamboja.(**)
