JAKARTA, Pewartasatu.com– Politisi senior di Komisi VII DPR RI yang membidangi Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) dan Lingkungan Hidup (LH), Dr H Mulyanto mendukung langkah Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkatkan anggaran dana abadi riset Iptek dari Rp 3 triliun menjadi Rp 5 triliun.
Dalam keterangan tertulis kepada Pewartasatu.com, Mulyanto meminta, peningkatan anggaran ini perlu direalisasikan agar riset Iptek dapat berkontribusi optimal dalam pembangunan daya saing bangsa Indonesia di tengah percaturan dunia.
Sebagaimana di amanatkan dalam dalam UU No: 11/2019 tentang Sistem Nasional Iptek, dimana Pasal 62 ayat (1) disebutkan, Pemerintah Jokowi membentuk dana abadi Penelitian, Pengembangan, Pengkajian serta Penerapan untuk menghasilkan Invensi dan Inovasi, sudah sepatutnya Pemerintah menyediakan anggaran yang layak untuk menunjang kegiatan riset Iptek.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI bidang Industri dan Pembangunan tersebut mengingatkan alokasi anggaran riset Iptek ini jangan dipandang sebagai biaya tapi harus dilihat sebagai investasi membangun daya saing bangsa. Tanpa dukungan anggaran yang memadai, kegiatan riset Iptek tidak bisa maksimal.
“Mana mungkin keunggulan kompetitif bangsa ini bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia, kalau pemerintah kurang perhatian terhadap pembangunan sektor riset dan teknologi ini,” ungkap wakil rakyat dari Dapil III Provinsi Banten tersebut.
Doktor nuklir lulusan Institut Teknologi Tokyo (Tokodai) Jepang tersebut menyayangkan Pemerintahan Jokowi kurang memperhatikan pentingnya kegiatan riset Iptek. Hal tersebut terlihat dari alokasi anggaran untuk riset yang sangat kecil dibanding anggaran belanja barang-barang hasil riset negara lain.
Contoh, anggaran riset vaksin Corona dialokasikan hanya sekitar Rp.10 miliar, sedangkan anggaran untuk pembelian vaksin impor mencapai Rp 25 triliun. “Bahkan dibandingkan dengan anggaran influencer di media sosial saja, anggaran untuk riset vaksin ini kalah jauh. Sebagai mantan peneliti saya merasakan betul sulitnya melakukan riset Iptek karena keterbatasan anggaran. Inovasi yang dihasilkan jadi kurang maksimal karena tidak ada dukungan pendanaan,” kata dia.
Sekretaris Kemenristek periode kedua Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) pimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini mengingatkan, Indonesia memiliki banyak peneliti hebat. Yang pasti, kualitas serta kapasitas keilmuannya tidak kalah dibanding peneliti asing.
“Sayangnya para peneliti itu tidak didukung anggaran yang memadai dalam melaksanakan riset Iptek sehingga tidak jarang peneliti harus bekerjasama dengan lembaga riset luar negeri agar dapat melaksanakan riset secara optimal. Sebenarnya ini sangat memalukan dan merugikan,” tegas Mulyanto.
Sebelumnya Komisi VII DPR RI sebagai mitra Kementerian Ristek/BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) mendorong penguatan dana abadi riset ini. Dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Riset dan Teknologi/Kepala BRIN, (23/9/2020), Komisi VII DPR RI mendukung agar dana abadi riset ini ditingkatkan besarannya dari Rp.3 triliun menjadi Rp. 5 triliun. (fandy)