Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, Suzana Wanggai di Merauke, memberi keterangan, Rabu (24/08).
MERAUKE. Pewartasatu.com – Pemerintah Pusat didorong menerbitkan surat protes terkait penembakan kapal ikan asal Merauke oleh tentara Papua Nugini yang menyebabkan satu orang tewas, Senin (22/08) lalu di perairan pulau Turi, Papua Nugini.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Pengelola Perbatasan dan Kerjasama Luar Negeri (BPKLN) Provinsi Papua, Suzana Wanggai di Merauke, Rabu (24/08).
Meski nelayan Papua dinyatakan bersalah karena memasuki wilayah perairan PNG, namun Suzana menyebut tindakan penembakan sangat tidak tepat. Pemprov Papua pun hingga saat ini masih menunggu konfirmasi dan kejelasan dari pemerintah Papua Nugini terkait peristiwa itu.
“Memang kalau kita lihat, nelayan kita juga salah karena mereka menangkap ikan sudah masuk di wilayah perairan Papua Nugini. Namun kita juga harus melihat kejadian penembakan ini tidak manusiawi.”
” Mereka (tentara PNG,red) mendatangi kapal dan langsung memberondong dengan tembakan,” kata Susi usai mendampingi Sekda dalam rapat bersama Forkopimda Merauke dan Stake Holder perbatasan RI – PNG di wilayah Merauke, di kantor Bupati setempat.
Ia menambahkan, meski terjadi peristiwa ini namun hubungan baik antara kedua negara Indonesia dan PNG harus tetap terjaga.
“Ke depan kita akan komunikasikan lagi dengan baik. Nanti ada forum-forum diskusi, dimana kita akan duduk bicara bersama terkait dengan bagaimana, kenapa sampai seperti ini. Tentu kita akan bersama membahasnya dengan Kementerian Luar Negeri,” harapnya.
Di kesempatan itu, Susi juga menjelaskan terkait dua kapal ikan asal Merauke yang dinyatakan hilang saat peristiwa penembakan terjadi.
“Dua kapal sampai saat ini kita belum tahu keberadaan dan kita serahkan sepenuhnya kepada perwakilan pemerintah kita di Papua Nugini dalam hal ini kedutaan besar RI di Port Moresby dan konsultan RI konsulat RI di vanimo untuk terus komunikasi Intens dengan otoritas terkait di Papua Nugini,” katanya.
Sementara itu, dalam kunjungan kerjanya ke Merauke, Sekda Papua Ridwan Rumasukun selain menghadiri rapat, juga menyerahkan bantuan mewakili pemerintah Provinsi kepada keluarga korban dan 8 ABK yang selamat. **