Menko Perekonomian era Presiden Gus Dur, Dr Rizal Ramli dalam sebuah diskusi MPR RI, pada Jumat (9/12)/ Foto: Istimewa.
JAKARTA. Pewartasatu.com — Ketua MPR RI Bambang Soesatio (Bamsoet) mengusulkan Penundaan Pemilu 2024. Dengan menggunakan bahasa – agar penyelenggaraan 2024 dipikirkan ulang — politisi Golkar itu menilai ada berbagai persoalan bangsa yang mesti dipikirkan. Antaranya berpotensi memanaskan suhu politik nasional.
Hal lain adalah pentingnya pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Bamsoet pun khawatir atas ancaman yang akan terjadi karena situasi global yang tak menentu. Pernyataan Bamsoet dapat diikuti melalui tayangan YouTube Poltracking Indonesia, Kamis (8/12/2022).
Selain memancing reaksi dari sejumlah partai politik, seperti PKS dan PD (Partai Demokrat), reaksi juga muncul dari kalangan oposisi seperti Rizal Ramli melalui akun twitter.
Melalui akun @RamliRizal, Jumat (9/12), mantan Menko Perekonomian era Presiden Abdurahman Wahid (Gus Dur) ini menyatakan, skenario rencana kudeta konstitusi pernah dipasarkan 6-9 bulan yang lalu, gagal dihantam kawan-kawan pro-demokrasi.
“Sekarang diputar ulang kembali oleh Ketua DPD dan Ketua MPR. Bagus supaya jelas garis demarkasinya, siapa-siapa saja yg menghianati konstitusi” cuit Rizal Ramli.
Sehari sebelumnya, Rizal Ramli bersuara keras terkait usulan Bamsoet ini. Dalam acara “Evaluasi Konstitusi Guna Mewujudkan Demokrasi Ekonomi dan Pencapaian Tujuan Bernegara” yang diselenggarakan Forum Aspirasi Konstitusi MPR RI, Kamis (8/12) dia menyebut upaya penundaan pemilu itu merupakan tindakan ilegal.
“Siapapun yang ikut di dalamnya artinya melakukan pengkhianatan terhadap konstitusi dan Undang-undang Dasar 1945,” kata Rizal Ramli sebagaimana dikutip INDONEWS.ID.
Sementara, seperti dikutip KONTENISLAM.COM (9/12), Rizal Ramli meminta teman-teman aktivis pro demokrasi, para wartawan, untuk mencatat siapa saja anggota MPR dan anggota DPD, yang mau menunggangi rapat-rapat MPR untuk memperpanjang jabatan Jokowi jadi 3 periode atau 5 tahun lagi.
“Itu adalah pengkhianatan. Saya tahu Mbak Megawati tidak setuju,” ujar mantan Kepala Bulog tersebut.
Meski mengkritik sepak terjang para politisi tersebut, Rizal Ramli kini bersyukur aktor-aktor pengudeta konstitusi untuk melanggengkan kekuasaan rezim semakin terungkap.
“Bagus supaya jelas garis demarkasinya, siapa-siapa saja yang mengkhianati konstitusi,” pungkasnya.
Sebelumnya, politikus PKS, Mardani Ali Sera mengatakan, pernyataan Bamsoet tidak tepat. Mengingat, semua pihak sudah bersiap diri menghadapi Pemilu 2024, termasuk lembaga penyelenggara pemilu, KPU dan Bawaslu pun sudah bekerja.
“Pernyaataan ini tidak bijak. Pemilu 2024 merupakan tugas konstitusional dan hak rakyat untuk mendapatkannya,” tutur Mardani di akun twitternya.
Juru bicara Partai Demokrat, Herzakli Mahendra, menganggap pernyataan keinginan penundaan Pemilu tak menunjukan empati pada kondisi masyarakat saat ini.
Dalam pandangannya, sejumlah elit politik di lingkar kekuasaan Presiden Joko Widodo hanya memikirkan kepentingan golongannya sendiri untuk melanggengkan kekuasaan.
“Sudah ditolak keras oleh rakyat, tapi masih terus mencoba dengan segala pembenaran,” ucap dia.
Herzaki mengeritik tokoh tokoh atau politisi yang menyuarakan penundaan pemilu tesebut.
“Seakan-akan melanggar konstitusi, mengkhianati amanah reformasi 1998 yang membatasi kekuasaan presiden maksimal dua periode, itu hal receh dan biasa saja bagi mereka,” ungkap dia.**