Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto (rompi hijau) meninjau titik terparah bencana banjir dan longsor di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat, Senin (11/3).(Foto: BNPB)
JAKARTA, Pewartasatu.com +- Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto S.Sos., M.M., meminta kepada pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat dan seluruh unsur forkopimda agar lebih meningkatkan percepatan penanganan darurat bencana banjir dan longsor yang melanda 11 wilayah Kabupaten/Kota. Hal itu disampaikan Suharyanto saat memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Banjir dan Longsor Provinsi Sumatra Barat di Kantor Gubernur Sumatra Barat, Kota Padang, Senin (11/3).
Percepatan penanganan darurat itu menurut Suharyanto adalah mulai dari pencarian dan pertolongan, bagaimana kebutuhan dasar masyarakat terdampak dapat dipenuhi sesegera mungkin hingga penanganan infrasturuktur dan lainnya. Terlebih apabila pemerintah daerah telah menetapkan status keadaan darurat, maka hal-hal yang menjadi prioritas utama demi keselamatan masyarakat harus segera dilakukan.
“Jangan ada lagi kabar masih ada warga yang terisolir dan belum terpenuhi kebutuhan dasarnya. Jika masih ada banjir dan jalan terputus, segala macam cara harus bisa ditembus. Saya minta TNI/Polri, ketika ada kesulitan terkait medan dan jarak harus bisa menjadi pelopor. Kalau perlu TNI dan Polri pakai ransel berenang menembus banjir untuk memberikan bantuan,” tegas Suharyanto.
Lebih lanjut, Kepala BNPB juga meminta kepada Pemda Sumbar agar segera mengajukan segala hal yang dibutuhkan untuk penanganan darurat, baik dari logistik, peralatan maupun dana operasional. Kepala BNPB mencontohkan, apabila memang dibutuhkan alat berat, maka segera dikerahkan. BNPB akan membantu dari segi anggaran operasionalnya.
“Kalau masih ada yang butuh alat berat, segera didata dan diajukan. BNPB akan bantu anggarannya,” kata Suharyanto.
Demi memaksimalkan segala daya dan upaya serta waktu agar lebih efektif dan efisien, Suharyanto menekankan perbaikan rumah dan infrastruktur yang rusak dapat segera mulai dilakukan secara paralel dengan tahapan penanganan darurat.
Sebelumnya disebutkan Gubernur Sumatra Barat Mahyeldi bahwa terdapat 1 kampung di Kabupaten Pesisir Selatan yang harus segera direlokasi karena tidak memungkinkan untuk dibangun ulang di lokasi yang sama. Menanggapi hal tersebut, Kepala BNPB meminta agar hal yang demikian segera diurus perizinan lahan untuk relokasi.
“Segera disiapkan dan diurus izin lahannya. Ketika sudah ada lahannya nanti kita bisa segera bangun untuk relokasi. Bisa dibangun oleh PUPR atau BNPB tinggal mekanismenya saja seperti apa nanti,” jelasnya.
Sejalan dengan itu, Kepala BNPB juga mendorong agar upaya pendataan kerusakan infrastruktur dapat diakselarasi sehingga pembangunan rumah relokasi dapat segera dilakukan. Kepala BNPB tidak ingin masyarakat terlalu lama menunggu sehingga pemerintah daerah dan seluruh stakeholder harus bekerja secara maksimal.
“Jangan sampai berlarut-larut pendataannya, jika terlalu lama dan terjadi hujan dengan intensitas yang sama, maka akan tambah parah infrastrukturnya. Kerugian 226 M itu pasti yang paling besar ada di infrastruktur,” sebut Suharyanto.
Sementara itu, Suharyanto mengatakan bahwa BNPB akan memberikan bantuan Dana Tunggu Hunian (DTH) kepada warga yang rumahnya harus direlokasi. DTH ini nantinya dapat digunakan untuk menyewa rumah sementara, selama rumah relokasi dibangun. Adapun besarannya adalah 500 ribu rupiah per kepala keluarga.
Dukungan DSP 1,75 Miliar
Sebagai dukungan upaya percepatan penanganan darurat bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah Sumatera Barat, BNPB memberikan dukungan operasional Dana Siap Pakai dengan total 1,75 Miliar dengan rincian 350 juta untuk Kabupaten Pesusir Selatan, masing-masing 250 juta untuk Provinsi Sumatra Barat, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang. Selanjutnya Kabupaten Pasaman Barat dan Kabupaten Mentawai masing-masing 150 juta, Korem 032/Wirabraja 150 juta, Polres Pesisir Selatan 100 juta, dan Kodim 0311/Pesisir Selatan 100 juta.
DSP ini menurut Kepala BNPB dapat digunakan sebagai operasional maupun hal lain yang bersifat kedaruratan seperti pembelian perabotan perumahan warga seperti kompor, gas, beras, dan lain sebagainya.
“Peralatan itu bisa langsung digunakan masyarakat untuk masak atau memenuhi kebutuhan dasarnya. Mohon betul masyarakat yang terdampak ditangani dengan baik. Penuhi kebutuhan dasarnya dengan DSP ini,” tambahnya
Selain dana siap pakai, BNPB juga menyerahkan bantuan logistik dan peralatan berupa 2 unit perahu karet, 10 unit pompa alkon, 2 unit tenda pengungsi, 100 unit tenda keluarga, 500 paket sembako, 500 paket makanan siap saji, 500 biskuit protein, 500 paket hygiene kit, 500 lembar selimut, 500 lembar matra, 20 unit penjernih air, 2016 botol sabun cair, 5 unit chain saw, dan 100 unit velbed untuk masing-masing Kabupaten/Kota yang telah menetapkan status darurat.
Hingga kini, dari 12 Kabupaten/Kota terdampak sudah ada 5 daerah yang menetapakan Status Tanggap Darurat. Adapun daerah yang telah menetapkan status darurat adalah Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kepulauan Mentawai.
Hingga Senin (11/3), total korban jiwa atas bencana hidrometeorologi di Provinsi Sumatera Barat ada sebanyak 32 orang, dengan rincian 23 meninggal dunia dan 6 dalam pencarian di Pesisir Selatan, kemudian 3 orang meninggal dunia lainnya berasal dari Kabupaten Padang Pariaman.
*Kepala BNPB Tinjau Titik Terparah Bansor di Kabupaten Pesisir Selatan*
Usai memimpin rapat koordinasi, Kepala BNPB segera bertolak ke Kabupaten Pesisir Selatan di mana terdapat titik terparah bencana banjir dan longsor yang terjadi pada Selasa (5/3) lalu. Pada tinjauan tersebut, Kepala BNPB melihat langsung salah satu jalan yang sempat terputus akibat tergerus banjir.
Suharyanto juga bertemu langsung dengan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan dan meminta agar penanganan darurat dilakukan sesegera mungkin.
“Komunikasikan segera apapun yang dibutuhkan di lokasi ini,” katanya.
Selain itu, Kepala BNPB juga menyempatkan untuk berdialog dengan warga yang rumahnya rusak berat akibat terbawa arus banjir. Suharyanto mengatakan pemerintah akan segera merelokasi rumah warga yang berada di Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan tersebut.
“Bapak Ibu, nanti semua yang rumahnya rusak di sini akan kita relokasi. Karena di sini sudah tidak mungkin lagi untuk dibangun rumah, ya. Mohon bersabar semuanya sedang diurus,” sebut Suharyanto.
Setelah berdialog, Kepala BNPB memberikan secara langsung bantuan sembako kepada warga terdampak. Terdapat 500 paket paket sembako dan 2 mobil dapur umum yang diberikan langsung di lokasi tersebut.
Di lokasi peninjauan tersebut, terlihat masyarakat yang juga mulai membersihkan rumahnya dari material lumpur pasca banjir.
Di waktu bersamaan, Sekretaris Utama BNPB Rustian juga ditugaskan oleh Kepala BNPB untuk meninjau langsung lokasi rumah warga dan jalan yang amblas akibat tergerus sungai di Koto duku kelurahan koto lalang kecamatan lubuk kilangan kota Padang dan di Talao Mundam, Kecamatan Batang Anai, Kabupaten Pariaman, Provinsi Sumatra Barat.(**”)