Plh Gubernur Papua, M. Ridwan Rumasukun saat menerima kunjungan Pj Gubernur Pegunungan Papua Nikolaus Kondomo, di Jayapura, Senin (30/1). // Foto: papua.go.id
JAYAPURA . Pewartasatu.com – Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun menerima kunjungan kerja Penjabat Gubernur Pegunungan Papua Nikolaus Kondomo, di Jayapura, Senin (30/1/2023).
Kunjungan kerja lebih kepada silaturahmi di antara kedua pimpinan, namun turut membahas masalah penganggaran, aset serta hal terkait lainnya.
Hal demikian disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri A. Yudianto.
Sementara Penjabat Gubernur Kondomo mengapresiasi pertemuan tersebut. Dia berharap lewat pertemuan itu, dapat terbangun satu sinergi untuk kemajuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kedepan.
“Kita silaturahmi ke provinsi Papua selaku provinsi induk, ada beberapa hal yang kita bahas bersama terkait dengan peyelenggaraan pemerintahan yang sedang berlajalan,” kata Kondomo.
” Ada kewenangan-kewenangan yang dikelola oleh provinsi induk maupun kami di provinsi baru, makanya kita datang berkoodinasi dan diskusikan bersama untuk bagaimana langkah selanjutnya. Sebab kita ingin memastikan administrasi pemerintah dapat berjalan dengan baik,” terang dia.
Sementara, Pj Sekda Provinsi Papua Pegunungan, Sumule Tumbo menyampaikan dalam pertemuan turut dibahas pelimpahan personil ASN dari provinsi induk ke Provinsi Papua Pegunungan.
“Kita sudah koordinasi dengan provinsi induk, nanti dilakukan penyerahan personil (ASN) termasuk juga dengan program pembangunan yang dilakukan provinsi induk di wilayah provinsi pegunungan Papua.”
” Kita ingin ada data yang valid sehingga menjadi dasar pengalokasian anggaran yang tepat sasaran dan tepat guna, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,” kata Sumule Tumbo.
Sumule menambahkan, kehadiran provinsi Papua Pegunungan mendapat dukungan penuh dari tokoh adat, agama dan tokoh masyarakat setempat. Dimana Pemprov Pegunungan Paoua mendapat lahan seluas 72 hektar untuk pembangunan kantor Gubernur Papua Pegunungan.
“Penyerahan lahan dari lima suku untuk pembangunan kantor gubernur Papua Pegunungan tanpa minta biaya, namun permintaan masyarakat pemilik hak ulayat agar anak-anaknya harus direkrut menjadi ASN di setiap instansi pemerintahan,” tandas dia. **