Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato perdananya usai dilantik di Gedung DPR/MPR Senayan, Minggu (20/10). //Foto: Tangkapan Layar CNBC Indonesia
JAKARTA.Pewartasatu.com -Salah satu poin penting dalam program Astacita Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ialah memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
Menanggapi Hal ini, Anggota DPR RI Nasir Djamil mengungkapkan poin penting dalam program tersebut haruslah diberi dukungan penuh, termasuk juga oleh lembaga legislatif.
”Reformasi di semua aspek kehidupan dan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk juga politik, ekonomi, sosial, budaya, moral dan etika penyelenggara kekuasaan negara.”
“Jadi reformasi itu sebuah keniscayaan. Kalau kemudian Pak Prabowo berniat dan berkeinginan untuk melanjutkan reformasi itu, maka patut untuk kita dukung,” kata Nasir menjelang acara pelantikan Presiden dan Wakil presiden Republik Indonesia Masa Jabatan 2024-2029 di Kompleks MPR/DPR RI, Senayan, Jakarta, Minggu, (20/10).
Usai dilantik menjadi Presiden RI, Prabowo Subianto dalam pidato perdananya mengungkapkan banyak kebocoran anggaran dan kolusi pejabat pemerintah di semua tingkatan.
Prabowo juga menyinggung soal swasembada pangan untuk mencapai ketahanan pangan harus dilakukan dalam waktu singkat.
“Saya mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” kata Prabowo saat berpidato di ruang sidang paripurna MPR, Ahad, 20 Oktober 2024.
Prabowo menyorot kondisi negara-negara di dunia yang sedang menghadapi krisis pangan. Untuk itu, dia menekankan Indonesia harus segera lepas dari ketergantungan impor pangan dari luar negeri, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya harus mencapai ketahanan pangan.
Prabowo optimistis swasembada pangan akan terwujud paling lambat empat hingga lima tahun ke depan. “Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia,” kata Prabowo.
Sementara itu, politisi Fraksi PKS, Nasir Jamil, secara khusus menyorot penegakan hukum. Ia berharap independensi penegakan hukum dapat terus dipertahankan. ”Dan tentu saja penegakan hukum itu diharapkan bisa objektif, transparan, dan kemudian tidak diintervensi oleh kekuasaan,” sambungnya.
Lebih lanjut, Legislator Dapil Aceh II ini mengingatkan tanpa independensi dan akuntabilitas penegak hukum, maka apa yang diharapkan dalam program Astacita akan sulit untuk bisa direalisasikan.
”Tapi kalau misalnya Pak Prabowo menyatakan untuk menghadirkan independensi dan akuntabilitas di semua sektor, saya percaya bahwa Indonesia akan lebih baik ke depan,” pungkas Anggota Komisi III DPR RI 2019-2024 ini menjawab Parlementaria. (***)
