Wakil Ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Anis Byarwati.(Foto:Ist)
JAKARTA, Pewartasatu.com –Komisi XI DPR RI melakukan rapat dengan Kementerian Keuangan dengan agenda Pembahasan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dalam APBN TA 2023. Rapat ini dilakukan di Komplek Gedung DPR-MPR, Senayan, Jakarta. Dalam rapat yang digelar dari pagi hingga siang hari ini, anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, memberikan catatannya.
Catatan pertama yang diberikan Anis terkait dengan temuan BPK dalam penyusunan laporan keuangan antara Pelaporan Keuangan dan Kinerja masih terdapat pertanggungjawaban program/kegiatan pemerintah yang belum sepenuhnya memadai, termasuk di Kemenkeu. Pada tahun Anggaran 2023 tercatat Pagu anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp45,22 triliun, atau meningkat dari angka pengajuan awal yakni sebesar Rp45,12 triliun.
BPK merekomendasikan Menteri Keuangan agar berkoordinasi dengan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga untuk membangun komitmen bersama dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran belanja sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dan penguatan peran APIP K/L dalam pengawasan terhadap pengelolaan anggaran belanja.
“Rekomendasi BPK ini harus benar-benar dilaksanakan, agar ke depan catatan-catatan yang diberikan oleh BPK untuk Kementerian Keuangan tidak terulang lagi,” tegas Anis.
Catatan kedua yang diberikan oleh wakil ketua Badan Akuntabilitas dan Keuangan Negara (BAKN) DPR RI ini terkait dengan pertumbuhan Ekonomi pada APBN 2023 positif dan merata serta kemiskinan menurun. Namun penurunan kemiskinan dalam 10 tahun terakhir tidak signifikan.
Ini menunjukkan bahwa APBN sudah bekerja sangat keras namun tidak berdampak signifikan pada kesejahteraan Masyarakat. “Saya selalu mengatakan bahwa pertumbuhan Ekonomi dan nilai positif bagi APBN tidak selalu dilihat dari angka-angka. Akan tetapi dari bagaimana dampaknya terhadap kesejahteraan Masyarakat,” tutur Anis.
Capaian-capaian angka yang telah disampaikan oleh pemerintah hendaknya disertai dengan penilaian realita di lapangan terkait dengan kemampuan belanja rumah tangga, angka pengangguran dan ketersediaan lapangan pekerjaan. “Sehingga kita bisa melihat kualitas Pembangunan ekonomi dan pemerataan ekonomi berjalan bersamaan,” tambah Anis.
Lebih lanjut, legislator senior PKS ini menyoroti kinerja APBN 2023 dimana dalam penjelasannya Menkeu mengatakan APBN memberikan dukungan yang sangat kuat terhadap belanja negara, bahkan realisasinya di atas 100 persen. Realisasi perpajakan yang melebihi target di 2023 ditopang oleh kenaikan harga komoditas.
Anis menegaskan jika APBN bergantung pada harga komoditas, maka jika harga komoditas turun dampaknya pada APBN akan cukup berat. “Saya menyarankan agar Kemenkeu memikirkan strategi lain pada APBN berikutnya dengan tidak bergantung pada kenaikan harga komoditas,” pungkasnya.(***)