SUBSIDI LPG ini aneh ya. Nilainya kok bisa mencapai Rp 135 triliun. (lihat nota keuangan RAPBN 2023). Separah itukah manajemen pengelolaan barang impor di Indonesia. Ini luar biasa boros.
Harap dicatat bahwa LPG yang dikonsumsi Indonesia 85 persen adalah impor, didatangkan dari luar negeri. Harga hari ini senilai 650 dolar per ton, atau senilai Rp. 9,6 juta per ton, atau sekitar Rp 9600 per kg. Pertamina jual Rp 4.250 per kg.
Bagaimana tidak uang APBN digunakan untuk subsidi LPG 3 kg senilai Rp 135 triliun tersebut jika dipakai langsung untuk membeli LPG impor, maka itu setara dengan 9,15 juta ton LPG impor. Sementara kebutuhan LPG subsidi hanya 8 juta ton. Itupun jika digunakan patokan harga tertinggi yang pernah terjadi dalam dekade terakhir Cp Aramco 950 dolar per ton.
Sementara harganya sekarang Cp Aramco 630-650 dolar per ton. Untuk subsidi 135 T bisa mendapatkan LPG 14 juta ton. Dua kali jumlah impor LPG saat ini.
Jadi kalau Saudi Arabia atau Amerika Serikat datang membawa LPG ke Indonesia dan ditebus dengan uang APBN senilai Rp 135 triliun maka seluruh rakyat bisa mendapatkan. LPG gratis tanpa bayar. Bukan lagi subsidi tapi gratis.
Jadi siapa yang diongkosin oleh pemerintah dengan subsidi LPG sebesar Rp 135 triliun tersebut? Apakah para importir LPG, makelar LPG, apakah pengambil kebijakan di DPR dan pemerintahan? Ataukah agen LPG, ataukah pemerintah daerah yang berwenang menetapkan harga LPG.? Pantas saja bisnis LPG jadi rebutan di tanah air beta.
Nilai subsidi APBN Rp 135 triliun untuk LPG tersebut amatlah besar, tidak masuk diakal, kecuali pakai kalkulator abal-abal, mungkin bisa masuk hitungannya. Tapi jaman sekarang dimana kita bisa dapat kalkulator abal-abal!
Bayangkan saudara-saudara nilai subsidi Rp 135 triliun tersebut dibagikan kepada 27 juta penduduk miskin Indoneiaa, maka masing masing orang miskin mendapatkan 5 juta setahun atau 420 ribu sebulan atau 14 ribu sehari.. Maka dengan uang itu tamatlah dan musnah lah riwayat kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia langsung nol berdasarkan indikator BPS. Jadi siapa sebenarnya yang makan subsidi LPG 3 kg ini ?
Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi dan Peneliti AEPI
