Aksi massa menduduki halaman kantor Gubernur Papua Pegunungan.
JAKARTA, Pewartasatu.com – Rencana pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan di Distrik Welesi, Kabupaten Jayawijaya, ditolak oleh masyarakat dari tiga distrik terdekat.
Penolakan tersebut disampaikan lewat aksi massa di halaman kantor sementara Gubernur Papua Pegunungan, di Wamena, pada Rabu (17/5/2023).
Massa terdiri dari masyarakat adat pada tiga distrik yakni Wouma, Welesi dan Assolokobal.
“Kami yang tinggal di sekitar lokasi rencana pembangunan kantor, dari awal sudah menolak, jadi selagi kami bicara, maka tidak ada pembangunan yang dimulai,” ujar orator aksi, Bony Lanny kepada Tribun-Papua.com.
Menurutnya, lokasi pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan adalah inisiatif oknum tertentu yang mencari keuntungan pribadi.
Massa lalu mendesak Penjabat Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo, segera menggelar pertemuan antara warga yang pro dan kontra guna menyelesaikan persoalan ini.
Sebaliknya, tidak ada sosialisasi kepada masyarakat adat, pun warga pemilik ulayat tidak memberikan lahannya untuk lokasi pembangunan kantor.
“Di situ tempat kami berkebun, bukan hanya kami saja tetapi juga ada masyarakat dari Lanny, Nduga dan Yahukimo, maka dengan tegas kami menolak,” jelasnya.
Adapun massa aksi diterima oleh Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Provinsi Papua Pegunungan, Demianus Wasuok Siep.
Siep membeberkan adanya warga yang menawarkan lahan untuk lokasi pembangunan kantor.
Sementara, belum ada perencanaan dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan terkait hal itu.
“Kami pemerintah tidak masuk langsung tetapi ada orang pemilik menawarkan kita sehingga kita turun survey lokasi pembangunan,” jelas Wasuok.
Ia memastikan lokasi dimaksud masih dalam permasalahan antar adat.
Untuk itu, ia mengajak masyarakat adat duduk bersama-sama untuk mencari solusi terbaik.
Harapannya, rencana hingga proses pembangunan Kantor Gubernur Papua Pegunungan bisa berjalan lancar.
“Kami tidak menjawab aspirasi adik-adik karena kelompok Welesi bilang itu anak-anak kecil, nanti kita akan bicara secara keluarga,” ujar Wasuok, saat menerima massa.
Ia berharap warga bisa menerima masukan dari pemerintah untuk mediasi dalam waktu dekat. (*)