(Foto: Humas)
JAKARTA, Pewartasatu.com – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan transpolitan sebagai arah kebijakan jangka panjang harus dilaksanakan untuk menyejahterakan transmigran.
“Transpolitan harus dilaksanakan melalui kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat, dan media. Hubungan pentaheliks itu harus selalu paralel dengan era Revolusi Industri 4.0,” ujar Mendes PDTT dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dijelaskan, transpolitan adalah sebuah konsep transmigrasi modern yang dikembangkan oleh Kemendes PDTT bersama Pakar Akademisi UGM dengan basis kolaborasi pentahelix profesional dan penerapan teknologi. Warga transmigran nantinya akan dibekali dengan berbagai teknologi terkini agar bisa beradaptasi dengan perkembangan jaman.
Untuk mencapai tujuan itu, lanjutnya, para pegawai di pusat dan daerah dalam bidang transmigrasi akan dilatih lebih teknis.
Disampaikan, Kemendes PDTT bersama Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan pelatihan transpolitan di Yogyakarta pada 12-15 Juni 2023.
Sementara itu, Sekretaris Ditjen PPK Transmigrasi, Sigit Mustofa Nurdin mengatakan dalam pelatihan itu para guru besar dan dosen-dosen UGM melatih penuh pegawai transmigrasi pusat dan daerah.
“Dimulai dari pemahaman konseptual, adaptasi sesuai kondisi Kawasan transmigrasi yang berbeda-beda, pengecekan lapangan yang serupa dengan daerah transmigrasi, kemudian diakhiri penyusunan rencana kerja masing-masing wilayah,” paparnya.
Dengan demikian, lanjutnya, pelatihan ini mencakup pemahaman pengetahuan transpolitan, hingga praktek implementasinya di lapangan.
“Inilah kunci efektivitas penerapan arah kebijakan transpolitan hingga lima tahun ke depan,” tuturnya.
Ia mengatakan program transmigrasi telah dilaksanakan pemerintah Indonesia sejak tahun 1950, dan masih berjalan hingga saat ini.
“Mengikuti perkembangan zaman, beragam perbaikan penyelenggaraan transmigrasi dijalankan,” katanya.(**)