Ilustrasi : Foto: Ist.
JAKARTA, Pewartasatu.com – Istilah kata, nasi sudah menjadi bubur, jadi setuju atau tidak setuju, namun pada kenyataannya, hasil Rapat Khusus pembangunan Kesejahteraan Wilayah Adat telah setuju terjadinya pemekaran di Papua.
Meskipun itu hanya dihadiri 7
Majelis Rakyat Papua (MRP) anggota yang hadir dari 29 Kabupaten/kota di Papua
Rapat Khusus Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Sesuai dengan Wilayah Adat Papua telah memutuskan 29 kabupaten/kota di Papua menyepakati pemekaran.
Anggota MRP, Toni Wanggai mengatakan semua pimpinan dan anggota perwakilan masyarakat Papua itu diundang dalam rapat yang digelar secara daring dan luring dari Suni Garden Lake Hotel & Resort Sentani, Jayapura, Papua, Jumat (10/6).
“Di rapat ini semua diundang, bahkan dihadiri para bupati/wali kota di Provinsi Papua, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua, Majelis Rakyat Papua dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP),” jelasnya.
“Pimpinan dan semua anggota MRP diundang, tapi yang hadir cuma 7 anggota MRP yang hadir,” kata Toni
Apapun hasilnya yang hadir hanya 7 anggota , Toni mengklaim mereka telah mewakili lembaga dan sudah mewakili lima wilayah adat di Papua.
Selain itu, ia menuding selama ini Ketua Mirip memberikan klaim sepihak menolak pemekaran di Papua dengan mengatasnamakan anggota dan rakyat di wilayah Indonesia timur tersebut.
Saat dikonfirmasi kembali, apakah 7 anggota MRP yang hadir itu artinya membawa sikap resmi secara kelembagaan, dia menjawab belum.
Toni memahami, kehadiran 7 anggota tersebut bukan sikap resmi MRP sebagai lembaga, karena belum ada rapat pleno keputusan..
“Belum ada Rapat Pleno MRP, sebagai keputusan tertinggi,” ujarnya.
Meskipun demikian kata Toni, 7 anggota MRP lain pun memiliki hak yang sama mewakili lembaga yang mengutus mereka dan wilayah adat untuk menyatakan setuju terhadap pemekaran di Papua.
Karenanya, yang harusnya disalahkan menurut Toni, anggota yang tidak datang sementara semua pihak-pihak dalam rapat tersebut menyatakan sepakat pemekaran daerah otonom baru di Papua.
“Salah sendiri anggota tidak hadir, kesepakatan semua pihak mendukung, kami 7 anggota MRP sudah mewakili MRP,” klaimnya.
Sampai saat ini berita diturunkan, belum ada mendapatkan pernyataan klarifikasi terkait hal tersebut dari Ketua MRP Timotius Murib.(**)