JAKARTA, Pewartasatu.com — Praktisi Kebijakan Publik, Alamsyah Saragih mengatakan masalah pembayaran yang belum rampung mengakibatkan terhambatnya pembangunan BTS 4G di wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).
Pembangunan BTS oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), harus ditinjau kembali karena berbagai alasan.
Saat ini, kata dia, pembangunan BTS 4G di wilayah 3T yang dilakukan BAKTI Kominfo pada fase pertama, belum mencapai target karena masalah pembayaran.
Dalam keterangannya sebagaimana dilansir Merdeka.com, Alamsyah mengatakan saat ini terjadi kelambanan di daerah luar Papua karena banyak subkontraktor level-2 yang tak dibayar sesuai perjanjian seperti yang ramai diberitakan.
Alamsyah menyebutkan ada tiga faktor yang mempengaruhi capaian, yakni kondisi geografis, keamanan dan pembayaran kepada subkontraktor.
Terkait alasan gangguan keamanan di Papua, Mantan Komisioner Ombudsman ini menjelaskan meskipun Papua terkenal dengan tingkat gangguan keamanan yang tinggi, namun masih ada konsorsium yang berhasil mencapai Ready For Installation (RFI) hingga 89 persen sites.
Lintas Arta dan Huawei relatif berpengalaman dalam pembangunan menara BTS out door. Manajemen logistik relatif baik, dan pembayaran kepada subkontraktor tak bermasalah.
“Di wilayah kerja IBS-ZTE hanya mencapai 31 persen. Berdasarkan informasi dari lapangan, selain terjadi insiden penembakan pekerja, juga kendala sistem pengangkutan material yang sekaligus dan tak tersortir,” katanya.
Akibatnya terjadi penumpukan barang di gudang dan diperlukan waktu agak lama untuk melakukan penyortiran dan pengiriman ke lokasi.
Hal ini tidak mempengaruhi pembayaran kepada subkontraktor.
Beberapa subkontraktor level-2 terpaksa menurunkan kecepatan kerja akibat tagihan tak dibayar sesuai perjanjian.
Hal ini tentunya melanggar Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan UU Jasa Konstruksi apabila Berita Acara Serah Terima dilakukan tanpa bukti kelengkapan administratif terkait pembayaran kepada subkontraktor.
Dengan permasalahan pada fase pertama itu, ia menyarankan agar BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengurungkan niatnya untuk melanjutkan pada fase kedua.
Selain itu juga, BAKTI harus megevaluasi teknis untuk fungsionalitas BTS yang sudah dibangun untuk mengetahui apakah service standard dapat terpenuhi dan tak berbeda satu dengan lainnya.
“Jangan sampai proyek pembangunan BTS BAKTI ini mengalami nasib serupa dengan proyek Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) yang pernah digagas Kominfo cq BP3TI (sekarang BAKTI).”
Sebelumnya, Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Anang Latif mengatakan, pihaknya membangun BTS 4G di wilayah 3T yang sangat sulit dijangkau.
Bahkan, banyak desa yang belum memiliki infrastruktur jalan yang layak dan aliran listrik.
Contohnya di wilayah pegunungan Papua, kata dia, memerlukan transportasi udara untuk sarana pengangkutan material dan peralatan.
Ketersediaan transportasi tidak sebanding antara jumlah material dan selama pandemi Covid-19, pembatasan mobilitas orang dan barang juga memengaruhi kegiatan supply chain pembangunan BTS.
“Dapat dilihat bahwa antara tahap Material on Area (MOA) dan Material on Site (MOS) terdapat kesenjangan.”
Jadi material sudah tersedia di titik di area tersebut, menunggu transportasi ke titik tujuan yang umumnya merupakan medan yang sulit.
Ada juga kesenjangan MOS dengan Ready for Service (RFS).
“Artinya seluruh perangkat, material dan kelengkapannya sudah selesai proses instalasi dan siap diintegrasikan dengan layanan dari operator telekomunikasi,” ujar dia dalam keterangan persnya, Senin 18 April 2022.
Di sisi lain, pada tataran global, saat ini terjadi kelangkaan pasokan microchip yang berdampak pada ketersediaan beberapa perangkat telekomunikasi.
Oleh sebab itu, berdampak pada supply beberapa perangkat telekomunikasi yang digunakan dalam pembangunan BTS. (**)