JAKARTA, Pewartasatu.com – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) melakukan peresmian Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kesiman Kertalangu, Kota Denpasar, Provinsi Bali, Senin (13/3/2023). Peresmian ini dilakukan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Bali I Wayan Koster.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa TPST Kesiman Kertalangu ini berhasil dibuat dengan matang baik secara konsep dan teknisnya. “Ini jadi TPST pertama yang sistemnya tidak begitu ruwet. Saya harap TPST ini bisa ditiru oleh kota atau kabupaten di provinsi lain,” kata Presiden RI Joko Widodo saat meresmikan TPST Kesiman Kertalangu.
Presiden RI Joko Widodo juga menyampaikan bahwa manajemennya terlihat rapih dan bagus dan diharapkan mampu menginspirasi kota atau kabupaten lain. “Jelas setiap kota atau kabupaten wajib memiliki TPST,” tegas Presiden.
Sementara itu, Menko Marves Luhut B. Pandjaitan menjelaskan bahwa saat ini sampah menjadi isu krusial yang dihadapi oleh Indonesia yang harus diselesaikan secara tuntas dan cepat. Mengatasi masalah sampah tidak bisa lagi mengandalkan pola lama yang hanya mengandalkan TPA sebagai solusi.
“Sampah harus dikelola secara terintegrasi dari hulu-hilir dan penggunaan teknologi maju, tidak business as usual,” kata Menko Luhut.
Menko Luhut mengatakan TPA Suwung di kawasan Tahura Ngurah Rai, Denpasar yang selama ini menjadi lokasi pembuangan sampah Kota Denpasar dan Kabupaten Badung sudah melebihi kapasitas dan harus segera ditutup karena kondisinya sudah tidak layak. Selain itu telah mengganggu kenyamanan dan kesehatan masyarakat, kegiatan pariwisata, serta menimbulkan kerusakan ekosistem di sekitarnya.
Terdapat 3 TPST yang dibangun di Denpasar, yaitu TPST Kesiman Kertalangu, TPST Tahura, dan TPST Padang Sambian Kaja dengan kapasitas total mencapai 1.020 ton per hari. Ketiganya merupakan fasilitas pengolahan sampah skala kota yang pertama di Indonesia. Kehadiran 3 TPST ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalan lingkungan, sekaligus mendapatkan manfaat ekonomi dari produk-produk hasil pengolahan sampah, salah satunya berupa refuse derived fuel (RDF).
“Model investasi pembangunan TPST ini merupakan kerja sama antara Pemerintah Pusat melalui Kementerian PUPR yang membangun hanggar, Pemerintah Kota Denpasar yang menyiapkan lahan, serta pihak swasta (PT Bali CMPP) menyiapkan mesin dan peralatan dengan konsesi pengelolaan sampai dengan 20 tahun,” paparnya.
Menko Marves mengungkapkan, nilai investasi bangunan untuk ketiga TPST meliputi pembangunan hanggar senilai Rp 128.633 miliar dan penyediaan mesin dan peralatan senilai Rp 100 miliar. Sebagai jasa layanan, Pemerintah Kota Denpasar berkewajiban membayar tipping fee sebesar Rp 100.000 per ton sampah yang diolah.
“Khusus untuk TPST Kesiman Kertalangu, saat ini sudah mulai uji coba pengolahan sampah sebanyak sebesar 170-200 ton per hari dari kapasitas maksimum 450 ton per hari. Ketiga TPST diharapkan sudah dapat beroperasi secara penuh pada bulan Juni 2023,” jelasnya.
Menko Marves juga menilai bahwa pembangunan fasilitas pengolahan dengan teknologi seperti ini sangat diperlukan untuk dapat menyelesaikan persoalan persampahan secara modern dalam volume yang besar, cepat, efektif, efisien, ramah lingkungan dan hemat lahan.
Selain penggunaan teknologi, diperlukan penguatan kemampuan daerah dalam aspek pengaturan, kelembagaan, dan kapasitas keuangan untuk pengolahan sampah.
“Diperlukan juga dorongan untuk perubahan perilaku masyarakat agar lebih bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka hasilkan melalui pemilahan dan penanganan di sumber,” pungkasnya.(**)