Sebelum memimpin sidang kabinet perdana di ruang Sidang Kabinet, Rabu (23/10), Presiden Prabowo menyapa anggota Kabinet Merah Putih yang oleh masyarakat disebut Kabinet Gemoy// Foto: BPMI.
JAKARTA. Pewartasatu.com — Presiden Prabowo Subianto menegaskan, tidak ada masalah dengan jumlah anggota kabinetnya yang mencapai 48 kementerian serta beberapa badan strategis.
Penegasan Presiden ini seolah menjawab kritikan masyarakat yang mempertanyakan jumlah Kabinet Merah Putih yang dibentuk dan dipimpinnya terlalu banyak, paling banyak di antara seluruh kabinet yang ada selama ini, terutama di era reformasi.
Lebih banyak dibandingkan pemerintahan-pemerintahan sebelumnya.
Prabowo menegaskan, jumlah besar itu diperlukan untuk mengelola negara dengan wilayah sebesar Eropa Barat dan penduduk terbanyak keempat di dunia.
“Ini tidak masalah, yang penting kita bekerja dengan efisien, yang penting kita tidak bekerja dengan seenaknya,” tegasnya.
Kabinet Merah Putih banyak mendapat sorotan masyarakat. Disamping berisi banyak figur menteri sebelumnya (jumlahnya separuh lebih dari kabinet Joko Widodo), jumlahnya juga dianggap terlalu banyak.
Kabinet Merah Putih juga disebut Kabinet Tambun, Kabinet Gemoy, yang bahkan oleh kalangan oposisi sebagiannya disebut sebagai hasil tekanan Jokowi kepada Prabowo.
Penegasan Prabowo soal jumlah kabinet ini disampaikannya saat memimpin Sidang Kabinet Merah Putih Perdana Ruang Sidang Kabinet di Jakarta kemarin (Rabu, 23/10), dalam sidang tersebut, Presiden menjelaskan struktur kabinet yang terdiri dari 48 menteri dan beberapa badan strategis.
Di sidang kabinet, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara.
Ia meminta seluruh menteri untuk meninjau kembali alokasi APBN dan mengurangi kegiatan yang bersifat seremonial atau perjalanan luar negeri yang tidak esensial.
“Fokus kita adalah pembangunan ekonomi kesejahteraan rakyat ke dalam. Jangan mengada-ada, studi banding, belajar Pramuka ke negara lain, saya minta efisien,” ucap Presiden.
Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya kerja sama tim dan konsolidasi internal di setiap kementerian dan lembaga.
“Penyusunan tim sangat penting, tim yang baik, tim yang bisa kerja sama akan memudahkan kita mencapai target-target yang kita tentukan,” ujar Presiden.
Lebih jauh, Presiden juga menjelaskan alasan memperkuat peran Kepala Staf Kepresidenan serta membentuk dua badan baru, yakni Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus serta Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.
Badan-badan ini akan berperan dalam memonitor pelaksanaan proyek pemerintah dan memastikan program-program perlindungan sosial berjalan dengan efektif.
“Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian, tidak. Tapi saya ingin membantu di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera kita atasi,” ujar Presiden.
Presiden pun menegaskan pentingnya reformasi birokrasi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada rakyat. Ia meminta para menteri tidak ragu-ragu mengganti pejabat yang tidak patuh atau bekerja dengan baik.
“Begitu banyak orang yang mau mengabdi, tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat, saudara saya beri wewenang copot segera,” tutur Presiden.(***)