Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M.(Foto: BNPB)
JAKARTA,Pewartasatu.com – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Potensi Bencana Hidrometeorologi di Kantor Kemendagri, Jakarta pada Senin (18/11).
Pada rapat ini, Letjen TNI Suharyanto menyampaikan perkembangan kejadian bencana, data yang dihimpun BNPB sampai tanggal 16 November 2024 tercatat 1.756 kejadian bencana terjadi di Indonesia.
“Paling banyak bencana hidrometeorologi basah yaitu banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrim ada 1000 lebih,” ucap Suharyanto.
Adanya potensi bencana hidrometeorologi basah yang diprediksi terjadi pada November dan Desember, BNPB mengimbau seluruh stake holder untuk meningkatkan kesiapsiagaan, salah satunya dengen melakukan apel kesiapsiagaan personel dan juga peralatan. Tujuannya untuk mengetahui kekuatan daerah dalam menghadapi potensi terjadinya hidrometeorologi basah.
“Segera melaksanakan apel kesiapsiagaan, dari BNPB akan keliling bersama-sama daerah untuk apel siap siaga,” tuturnya.
“BNPB lakukan mapping dan harapannya pemda tingkat kabupaten kota dan provinsi juga melakukan mapping , jika kita sudah punya data seperti ini, kita bisa meningkatkan mitigasi,” lanjut Suharyanto.
Dengan meningkatnya kesiapsiagaan dari seluruh pihak, harapannya adalah meminimalisir dampak dari bencana itu sendiri.
“Bencana tidak bisa kita cegah, tetapi yang harus kita upayakan kurangi dampaknya, baik kerusakan infrastruktur dan korban meninggal dunia dan luka-luka,” kata Suharyanto.
Status Siaga Darurat
Kepala BNPB pada kesempatan itu turut mengimbau kepada pemerintah daerah untuk dapat cepat menetapkan status siaga darurat bencana, khususnya di daerah yang berpotensi terjadi bencana.
“Masing-masing daerah segera kuasai betul titik-titik berdasarkan sejarah bencana yang lalu, jangan terlambat kalau daerahnya diprediksi berbahaya di akhir tahun akibatkan bencana hidrometeorologi basah, tetapkan status siaga darurat. Sehingga dari pusat turun ke bawah dan bersama pemerintah daerah melaksanakan langkah-langkah penanganan yang komprehensif,” ucap Suharyanto.
“Kabupaten kota segera keluarkan status, kami turun membantu. Logistik yang dibantu biasanya mobil dapur umum lapangan, perahu, genset, pompa air semuanya berdasarkan kebutuhan di daerah masing-masing,” tuturnya.
Ia berharap, dengan adanya penetapan status siaga darurat tersebut, BPBD dapat merespons dengan cepat ketika bencana terjadi.
“Daerah melalui BPBD ketika terjadi bencana 3 X 24 jam harus mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sebelum nanti pemerintah pusat datang membantu,” pungkas Suharyanto.(***)