Tiga warga memperagakan aksi mencoblos tiga Paslon Gubernur.//foto: tiktok/WA
JAKARTA. Pewartasatu.com — Aksi sekelompok warga yang memperagakan coblos tiga calon gubernur Jakarta kini beredar di media sosial, seperti tiktok dan grup-grup WhatsApp (WA). Aksi ini nampaknya sebagai reaksi masyarakat yag merasa tidak puas dengan penyelenggaraan pilkada serentak yang beberapa bulan lagi akan digelar.
Rekaman media tiktok yang diterima Pewartasatu.com melalui grup WA, Selasa siang (24/9), memperagakan tiga orang warga secara serentak mencoblos tiga gambar pasangan calon gubernur.
Pencoblosan didahului narasi yang menyatakan mereka (para warga tersebut) akan Golput pada pilkada tahun ini, dengan alasan satu pun dari tiga calon yang ada meenuhi aspirasi mereka.
Golput adalah singkatan dari golongan putih alias pernyataan tidak memilih salah satu pasangan calon pun. Paragaan pencoblosan ini kemudian diikuti yel-yel teriakan: golput… golput… golput.
Dari informasi yang beredar, menyebutkan, aksi peragaan Golput ini dilakukan Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta yang menilai tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada DKI Jakarta 2024 tidak mewakili aspirasi masyarakat.
“Kami aspirasikan kekecewaan masyarakat miskin kota atau masyarakat Jakarta, yang pilkada tahun ini tidak berpihak kepada rakyat atau mewakili aspirasi rakyat,” tutur Koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK) Jakarta, Minawati di Jakarta, dikutip dari Inilah.com,Selasa (24/9).
Minawati menyebutkan, masih banyak permasalahan di Jakarta yang belum terselesaikan. JRMK menilai demokrasi saat ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga kepercayaan masyarakat kepada tiga pasangan calon (paslon) yang maju di Pilkada Jakarta 2024 telah hilang.
“Ini bukan keputusan kami, bukan keputusan koordinator JRMK, tidak, ini keputusan warga Jakarta dan kami sudah rapat berkali-kali dan kita sudah bahas kenapa tidak pilih A, tidak pilih B. Kami menyatakan sikap untuk golput,” ujar Minawati.
Pada Pilkada DKI Jakarta 2017 silam, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat sebanyak 5.563.418 atau 77,1% dari total pemilih 7.218.272 orang menggunakan hak suaranya. Sisanya yakni 1.654.854 pemilih atau sekitar 22,9% tidak menggunakan hak pilihnya alias golput.
Angka golput Pilkada DKI Jakarta pada 2017 silam, sebagaimana dikutip CNBC Indonesia dari data KPU (24/9), turun sekitar 10% dibanding Pilkada DKI 2012, di mana angka golput saat itu mencapai 32%.
Turunnya angka golput dari Pilkada 2012 ke Pilkada 2017 disebabkan sejumlah hal. Pertama, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk turut menentukan calon pemimpin mereka ke depan.
Kedua, figur calon yang ada juga bisa menjadi pemicu orang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menggunakan hak suaranya.
Tak hanya itu, sosialisasi intensif dari KPU menjadi salah satu variabel golput bisa turun.
Mendukung Kecurangan
Menurut Minawati, jika masyarakat memilih salah satu paslon saat pilkada nanti, maka sama saja mendukung kecurangan, cara berpikir dan cara paslon bekerja.
“Kita golput, adalah salah satu perlawanan kalau demokrasi enggak baik-baik saja. Kita sudah pelajari tiga-tiganya, tidak ada yang yang mewakili aspirasi rakyat,” kata Minawati.
Perlawanan ini juga berkaca dari kasus Kampung Bayam yang sampai sekarang belum terselesaikan dan adanya kasus pedagang kaki lima (PKL) yang tergusur dan tidak berdagang.
“Tidak ada dialog dua arah, tidak ada komunikasi yang baik antara pemerintah dengan rakyat,” tegas Minawati.
Anggota JMRK, Andi mengatakan, pihaknya menggelar aksi sebagai perlawanan dan bukti proses demokrasi ini tidak memberikan ruang bagi warga untuk mengusulkan calon yang dinilainya layak.
“Karena ada proses demokrasi yang dalam konteks pilkada tidak melalui proses membuka ruang partisipasi bagi warga Jakarta untuk mengusulkan calonnya,” tegas Andi.
Adapun anggota JMRK ini terdiri dari 32 kampung di Jakarta, mulai dari Jakarta Barat, Jakarta Timur dan terbanyak dari Jakarta Utara. Selain itu, JMRK ini juga berisikan para pedagang kaki lima, dan warga yang memiliki keluhan yang sama terkait demokrasi.
Pada Pilkada serentak tahun ini terjadi polarisasi politk yang sebelumnya tidak pernah terjadi. Yaitu Satu kelompok koalisi sangat gemuk (12 Parpol) melawan satu partai, yang kecenderungannya juga sama di berbagai daerah.
Kesadaran rakyat seperti yang ditunjukkan sementara warga Jakarta yang akan mencoblos semua pasangan calon bukan tidk mungkin akan menular ke daerah lain.(***)